GNPF-MUI Minta Jokowi Selesaikan Kasus Hukum yang Menimpa Ulama dan Aktivis Islam

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia menggelar silaturahmi dengan Presiden Joko Widodo pada liburan Lebaran pertama, kemarin. Para ulama meminta Presiden menyelesaikan berbagai persoalan, terutama ketidakjelasan soal hukum yang menimpa ulama dan aktivis Islam.

"Selama ini ada ketidakjelasan soal hukum yang menimpa ulama dan aktivis Islam. Karenanya, dalam momentum halal bi halal ini kami meminta beliau untuk membantu mendorong penyelesaiannya dengan jalan dialog," ungkap KH Bachtiar Nasir (UBN) selaku Ketua GNPF MUI di Jakarta, Senin (26/6/2017).

Berangkat dari dua persoalan dan beberapa masalah kebangsaan,  GNPF berupaya dan mencari solusi strategis. Di antaranya, penyelesaian kasus yang masih berjalan di tempat, seperti kasus Sekjen Forum Umat Islam Ust Muhammad Alkhattath hanya sebatas janji tanpa realisasi dan status hukumnya tidak jelas.

Begitu juga kasus yang menimpa Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab yang juga Ketua Dewan Pembina GNPF, tidak ada kejelasan.

"Kami menginginkan Habib Rizieq kembali ke Indonesia, dengan damai, tanpa pemaksaan yang akan semakin menambah kegaduhan di tengah umat. Dan ini akan menghabiskan energi yang tidak produktif," kata dia.

Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI ini turut menyampaikan, dari sisi hukum ada kesan bahwa hukum yang diterapkan selama ini terasa tajam kepada umat Islam. Ada beberapa hal yang umat Islam merasa bahwa penegakan hukum yang berjalan saat ini menunjukkan ketidakjelasan.

"Presiden membuka komunikasi, dan memberi saran ke  Menko dan Pak Wiranto yang mengimplementasikannya," kata pimpinan sejumlah pondok pesantren di bawah naungan AQL Islamic Center ini.

Plt Sekretaris GNPF MUI M Luthfie Hakim  menambahkan, adanya suasana paradoksal pada satu sisi pemerintah berpendapat tidak melakukan kebijakan yang bersifat menyudutkan umat Islam. Di pihak lain, GNPF menangkap perasaan umat Islam yang merasa dibenturkan dengan Pancasila, dengan NKRI, dan dengan Kebhinekaan.

"Tentulah hal ini tidak menguntungkan bagi Pemerintah dalam menjalankan programnya dan bagi ulama dan umat dalam menjalankan dakwahnya," imbuhnya.

GNPF mengharapkan, dari pertemuan ini dapat dibangun saling pengertian yang lebih baik di masa depan. Mereka juga turut menyampaikan ucapan salam dari Habib Rizieq Shihab selaku Ketua Dewan Pembina GNPF yang tengah berada di Arab Saudi.

Menurutnya, Presiden menyampaikan rasa senang dapat bertemu pimpinan GNPF MUI, serta menegaskan tidak ada maksud untuk tidak mau menerima ulama yang tergabung dalam GNPF MUI, semua itu hanyalah miskomunikasi semata.

Dalam pertemuan tertutup itu, Presiden Jokowi didampingi Menko Polhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno dan Menag Lukman Hakim Saifuddin. Pertemuan ini merupakan kelanjutan pertemuan sebelumnya antara GNPF MUI dengan Pemerintah yang diwakili Menkopolhukam Wiranto dan Wapres Jusuf Kalla dalam seminggu ini.

Dari GNPF hadir Tim7 yang terdiri dari Wakil Ketua GNPF KH Zaitun Rasmin, Kapitra Ampera (Tim Advokasi GNPF), Yusuf Marta (Anggota Dewan Pembina), Muhammad Lutfi Hakim (Plt Sekretaris), Habib Muchsin (Imam FPI Jakarta), dan Deni (Tim Advokasi GNPF).

Lewat momentum Idul Fitri, menag yang memang ditugaskan presiden sebagai penggerak halal bihalal membuka saluran komunikasi dengan presiden untuk mempertemukan GNPF.  Maka tidak ada jalan tepat bagi GNPF kecuali memanfaatkan momentum tersebut dan berkomunikasi langsung dengan Presiden Jokowi.

"Setelah Menag berbicara dengan presiden di (sela-sela salat Idul Fitri) di Istiqlal dan berkordinasi dengan Menko Polhukkam Wiranto, maka terjadilah pertemuan itu. Jadi hakikatnya pertemuan tersebut menyangkut kepentingan kedua belah pihak, bukan semata-mata kepentingan sepihak GNPF yang meminta bertemu, karena ini masalah hukum dan kebangsaan serta ini juga menyangkut negara," kata UBN yang juga alumni Pondok Pesantren Gontor itu.