Peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, Syamsuddin Haris, mengkritik DPR terhadap pengguliran hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).
Syamsuddin Harris mengatakan pengajuan hak angket yang cacat prosedur, cacat politik dan cacat moral menjadikan DPR 2014-2019 sebagai DPR terburuk selama era reformasi. Hal itu dituliskan Syamsuddin Haris di akun twitternya @sy_haris.
“Pengajuan hak angket yg cacat prosedur, cacat politik & cacat moral menjadikan DPR 2014-2019 sbg DPR terburuk selama era reformasi,” tulis Syamsuddin Haris, Jumat (23/6/2017).
Pengajuan hak angket yg cacat prosedur, cacat politik & cacat moral menjadikan DPR 2014-2019 sbg DPR terburuk selama era reformasi.
— Syamsuddin Haris (@sy_haris) June 23, 2017
Beberapa waktu lalu DPR sudah membentuk Pansus hak angket untuk KPK. Dan pemilihan pimpinan pun telah dilakukan Rabu (7/6/2017), melalui rapat tertutup yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Fadli Zon.
Cuitan Syamsuddin Haris pun direspon oleh kalangan warganet dengan berbagai komentar. Berikut komentar warganet yang terpantau Netralnews.com Sabtu (24/6/2017).
@SuradjiHosni: Bubarin aja, gak ada manfaat buat rakyat. Ini DPR paling brengsek.
@MasSuyatno1: Tanda2 Negri Zombie Trlalu bnyak mmbuat Aturan. Ttapi jauh lbh bnyak pelaku yg mlanggarnya. Maka Kerjanya ribut mulu tk brkesudahan
@Aldiasman: pimpinan DPR terkonyol & terbebal
@segopecels: produk yang disusun dengan misi yang buruk krn mayoritas partai yang kalah saat pilpres,efeknya terasa selama satu periode.
@SuryoUdoro: Masa periode, para pemimpin rakyat yg lantang serukan mewakili mandat rakyat, justru m.jadi olok2 dr rakyat yg dipimpin.nya. Ironis DPR ku
@hakimibrahim68: Mungkin Fahri Hamzah dan Fadli Zon berpikir bahwa, Tuhan memang telah menitipkan suara seluruh rakyat Indonesia ini kpd mereka berdua. #$@&#
Tidak ada komentar:
Posting Komentar