Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyarankan pemerintah lakukan abolisi berkaitan rekonsiliasi dengan Habib Rizieq Syihab. Yusril menilainya abolisi adalah langkah yang paling baik karna sistem hukum sudah jalan.
" Saya memiliki pendapat kalau sesungguhnya abolisi adalah langkah yang terbaik dikerjakan serta ini tidak membuat malu semua pihak. Berarti polisi telah lakukan tugasnya lakukan langkah preventif. Bila SP3 bermakna polisi salah tangkap karna alat bukti kurang, " kata Yusril di Hotel Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.
" Namun bila abolisi polisi berkeyakinan alat bukti cukup namun presiden miliki kebesaran jiwa, " sambungnya.
Dia menolak asumsi kalau rekonsiliasi cuma dapat dikerjakan dengan tubuh yang setara pemerintah. Ia mengatakan pada saat lantas pemerintah sempat juga lakukan rekonsiliasi dengan warga negara.
" Kalau negara lakukan rekonsiliasi pada rakyat umum berlangsung. Tidak bermakna rekonsiliasi yang setara dengan pemerintah. Bung Karno sempat beri amnesti abolisi pada PRRI, Permesta, Habibi beri amnesti abolisi pada semuanya tapol, napol Orba, " tuturnya.
Yusril mengatakan abolisi pada Habib Rizieq bisa diberi dengan prasyarat spesifik. Dianya juga mengutamakan apa yang dikerjakan Habib Rizieq tidak separah yang dikerjakan oleh penerima abolisi di waktu kemarin.
" Jadi bila abolisi berlangsung dia pulang, Habib Rizieq itu kan tidak separah GAM atau PRRI. GAM saja dapat diberi amnesti abolisi namun dengan satu ketetapan, kalau bila mereka kembali kerjakan aktivitas bersenjata amnesti abolisi gugur, " terangnya.
Yusril mengakui telah berjumpa dengan sebagian perwakilan pemerintah berkaitan rekonsiliasi ini. Tetapi ia malas mengatakan siapapun yang sudah ditemuinya.
" Iya (telah berjumpa untuk) rekonsiliasi. Ada kelak, janganlah di tanya lebih detil, " ujarnya.
25 Jun 2017
Yusril Usul Pemerintah Lakukan Abolisi Terkait Habib Rizieq, Apa Itu?
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar