Baru 2.5 Tahun, Hutang Pemerintahan Jokowi Sama Dengan 5 Tahun SBY

Sampai dengan akhir bulan April 2017 ini, utang pemerintah Indonesia sudah mencapai hingga Rp 3.667,41 triliun. Tentus saja nominal angka tersebut tidaklah sedikit.

Ada kurun waktu kurang lebih selama 2,5 pada masa pemerintahan Jokowi ini, jumlah utang pemerintah Indonesia ini bertambah Rp 1.962 triliun. Rinciannya adalah 2015 bertambah Rp 556,3 triliun dan 2016 bertambah Rp 320,3 triliun, lalu pada 2017 dimungkinkan utang bertambah Rp 379,5 triliun menjadi Rp 3.864,9 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution telah mengatakan bahwa pemerintah pada saat ini memang tengah gencar melakukan pembangunan infrastruktur dan juga membutuhkan dana yang besar. Salah satu sumber dana tersebut adalah berasal dari Utang Pemerintah.

Darmin di saat buka puasa bersama di kantornya, Lapangan Banteng, Jakarta pada hari Selasa 13 Juni 2017 malam hari telah mengatakan “Pinjaman (utang) tinggi bukan karena pemerintah boros, tapi untuk membangun infrastruktur. Namun pemerintah juga berpikir supaya infrastruktur ini bukan hanya dari APBN, tapi kami juga undang investor”.

Pembangunan Infrastruktur ini memang membutuhkan dana yang sangat besar. Namun pengembaliannya pun tidak bisa dirasakan di dalam waktu yang pendek ini. Tujuan dari pemerintah membangun infrastruktur ini adalah agar pada masa depan, ekonomi Indonesia ini menjadi lebih maju lagi.

Darmin mengaku bahwa pada saat ini kondisi dari Increamental Capital Output Rasio (ICOR) Indnesia ini sudah lebih dari 5 persen. ICOR merupakan suatu rasio yang mengukur efisiensi invetasi.

Darmin menjelaskan “ICOR tinggi karena kita tiba-tiba membangun infrastruktur yang manfaatnya baru bisa dirasakan jangka panjang. Tidak seperti bangun pabrik sepatu yang bisa langsung dinikmati pengembalian investasinya secara cepat. Kalau bikin infrastruktur, pembebasan lahannya saja sudah perang. Dan jadinya baru bertahun-tahun, kebutuhan anggarannya besar”.

Darmin mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur secara masif oleh pemerintah ini tidak hanya untuk mengingkatkan laju ekonomi saja, namun juga merupakan cara untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di negara ini.