Tingkah polahnya seperti mahasiswi pada umumnya. Busananya modis dan kekinian. Dengan kemeja putih lengan panjang, celana jeans, dan sneakers warna merah, Tidak lupa, ia langsung mengeluarkan gadgetnya guna merekam suasana kantor yang menarik perhatiannya guna diunggah ke instastory-nya. Sesekali melontarkan candaan khas anak muda seperti soal skripsi yang akan ia lakoni tahun ini dan soal kesibukan di kampus.
Tsamara Amany memenuhi janji untuk ngobrol santai di kantor kumparan (kumparan.com). Entah berapa wawancara yang ia lalui dalam seminggu terakhir setelah namanya ramai dibicarakan dalam perdebatan Pansus Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan, ia harus terlibat adu argumen di twitter dan berbagai media dengan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.
“Kemarin sih ketemu baik. Kan aku nggak ada masalah dengan dia secara personal. Kita kan nggak setuju dengan gagasannya,” celetuk perempuan kelahiran 24 Juni 1996 ini.
Tsamara tengah jadi fenomena. Saat yang lain kuliah sambil kerja, atau kuliah sambil berbisnis, Tsamara punya status yang jarang dimiliki banyak anak muda, kuliah sambil ngurusin partai. Mahasiswi Semester 6 Prodi Komunikasi Universitas Paramadina ini merupakan salah satu Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Ketika wawancara dimulai, Tsamara berubah serius. Nada suaranya menjadi tegas dengan gestur tubuh yang mantap. “Kita punya masalah pemberantasan korupsi dan toleransi. Yang begitu genting adalah korupsi,” ujarnya.
Tahun 2016, Tsamara langsung memperoleh pengalaman langsung di dunia pemerintahan. Saat itu, dirinya menjadi staf magang di kantor gubernur era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama periode Januari-April 2016.
Tsamara bertugas untuk membantu Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Tugas utamanya, melakukan penyederhanaan perizinan untuk memulai usaha (starting business). Selama magang empat bulan ia memiliki ditugasi melakukan simplifikasi izin usaha. Kepuasan program magang akhirnya Slentingan yang ada dalam pikirannya saat itu mendorongnya masuk partai. Pada 27 April tahun ini, Tsamara memutuskan bergabung sebagai kader PSI.
Kita mengenal Tsamara sebagai dua sosok, sebagai anak muda dan sebagai politisi. Kenapa masuk ke Politik?
Sebenarnya emang dari muda suka politik ya. Tsamara itu dari usia tiga tahunan suka pilpres 1999 suka teriak-teriak di depan TV “Gus Dur! Gus Dur!”. Seneng banget sama Gus Dur, nah gue sih gak ngerti tertarik aja sama peristiwa politik. Nah baru kepikiran untuk punya kontribusi, nulis, bisa mengawawsi pemerintaha tahun 2014 pas Jokowi kepilih jadi presiden.
Setelah itu magang di kantor gubernur DKI selama 4 bulan. Pas magang ikut bantu simplifikasi perizinan. Karena sama Pak Ahok diminta naikin izin usaha. Jadi supaya rankingnya indonesia naikin indeks kemudahan berbisnis World Bank itu naik.
Kita simplifikasi tuh izin dua lantai itu, dari 165 hari jadi 43 hari dan 6 jam. Dan itu membuat survei kemudahan berbisnis Jakarta menurut World Bank yang kontribusinya ke Indonesia naik 16 peringkat dalam bidang pembukaan usaha. Waktu itu aku mikir seneng banget kan, kita gerasa punya kontribusi konkret. Okelah itu satu indikator.
Aku mikir banget waktu ngomong sama temen temenku juga. Kalau jadi staf magang aja kita punya kontribusi seperti ini, bayangin nggak kalau kita punya jabatan politiknya. Jadi gubernurnya, wakil gubernurnya, jadi anggota DPR. Jadi kita andil dalam proses pengambilan keputusan. kebijakannya bisa dirasakan oleh masyarakat banyak.
Ada pilihan lain seperti masuk BEM dan organisasi sosial. Kenapa harus politik elektoral?
Sebenarnya pernah juga temen nanya,. Kan kalau kontribusi ke pemerintahan lu bisa jadi PNS? Atau misalnya. Lu bisa aja jadi staf staf pemerintahan. Misalnya nanti staf presiden atau staf gubernur. Tapi kenapa lu milih politik elektoral. Karena menurut aku masalah yang ada itu di DPR RI. DPR itu kurang mendengar aspirasi rakyat.
Sistem presidensiil itu kita nggak begitu presidensiil. Dan Presiden kadang kadang suka tersandera karena banyakanya partai politik di DPR karena kadang kadang DPRnya mungkin terlalu banyak kepentingan sehingga presiden itu ikut tersandera.
Untuk mengubah Indonesia untuk membikin keputusan yang lebih bermanfaat. Ya harus dibenerin sumber masalahnya, ya DPR itu. Kita gak bisa menafikkan partai politik, mesti masuk partai politik. Jadi kita mesti masuk kek partai politik. Karena kan nggak ada anggota DPR independen.
Aku percaya kita masuk ke satu fraksi rame-rame anak muda semuanya. Dan anak mudanya idelais. Anak muda yang tau mau ngapain kalau mereka di DPR. Kalau mererka masuk dpr satu fraksi dan kerjanya bener. Mungkin sulit belum sehebat partai partai besar.
Tapi bahwa kita bekerja benar di DPR terus habis mendengar asirasi rakyat, transparasi saat kunjungan kerja. Nanti masyarakat akan melihat ketika fraksi-fraksi lain nggak mendengar aspirasi mereka, akhirnya ada fraksi yang mendengar aspirasi mereka, memperjuangkan aspirasi rakyat. Ada standar yang kita set. Frakasi dan partai lain yang menganggap kita remeh, kalau kita tidak mengikuti standar terhadap fraksi baru ini maka akan ditinggalkan masyarakat. Pada akhirnya kita akan menularkan kebajikan itu kepada temen-temen di DPR.
Mengambil langkah menjadi politisi tentu punya aspirasi. Apa yang ingin Tsamara ubah di perpolitikan Indonesia?
Sebenarnya banyak, tapi kalau misalnya kita fokus isu yang lagi mencuat itu korupsi. Indonesia sudah masuk ke era keterbukaan informasi meski kita nggak transparan transparan banget.
Misal di DPR, kita tau nggak sih setiap anggota DPR digaji berapa? Oke setelah kita tau mereka digaji berapa itu hak dia. Tapi kemudian ada uang reses. Harusnya da laporna yang jelas terkait. Kunjungan, Kunjungan kerja ngehabisin uang berapa. Kunjungan kerja dua hari sampai seminggu kok sekalian jalan jalan ada yang sampe nanti membawa keluarganya. Kalau biaya sendiri gak apa apa, kalau pakai biaya negara itu jadi permasalahan.
Itu semua harus dibuka ke publik,ada transparansi, harus tau semuanya. Di level nasional harus ada model e-budgetting. Kenapa? karena masyarakat semakin sadar, Kita tahu pak jokowi pakai dananya untuk infrastruktur, tol trans sumatera, bangun jalan di papua. Tapi kita kan nggak bisa lihat dengan detail anggara 2000 triliun dipakai buat apa. Jadi keterbukaan infomrasi menjadi penting. Kalau misalnya kita hanya meminta masyarakat partisipiatif tanpa transparansi ya masyarakat nggak bisa bepartisipasi. karena itu jadinya semu.
Kalau misalnya memang betul Jika memang diajak masayrakat berpartisipasi di era transparansi, perlu ada transparansi yang jelas anggaran dipakai buat apa anggota dpr dipakai buat apa, anggota DPR ngaapain aja. Jadi dalam demokrasi kita gak cuma sekadar memilih dan selesai, kita harus iktu mengambil keputusan dan mengerti apa yang diawasi.
Ada bayangan akan sejauh apa melangkah di dunia politik?
Aku selalu set cita-cita yang tinggi, aku ingin jadi gubernur DKI Jakarta. Aku selalu bilang itu. Kenapa jadi gubernur DKI Jakarta? Orang bilang, kalau mau set cita cita tinggi sekalian aja jadi Presiden RI. Aku hanya ingin membawa perubahan buat kota kelahiranku dulu.
Ada yang bilang lagi; nanti kalau misalnya Jakarta nggak jadi ibukota lagi ibukota dipindah. Oh ya Nggak apa-apa, aku tetep di Jakarta, jadi gubernur di Jakarta. Bagiku sebelum membawa perubahan ke-mana mana itu harus membawa perubahan di Jakarta dulu.
Apalagi kalau UU sekarang yang masih ibukota, Jakarta masih ibukota, kekuasaan Gubernur Jakarta itu sangat otoritatif. Walikota nggak dipilih oleh warga Jakarta tapi dipilih oleh Gubernur DKI Jakarta. Karena mereka sifatnya walikota administratoif.
Gubernur Jakarta itu kalau mengambil keputusanitu bermanfaat banget kalau keputusan yang diambil dengan niat melayani rakyat ya. Aku ingin sekali keputusan penting, kebijakan kebijakan pentingm membangun sisitem yang udah dibangun dengan baik dan melanjutkannya. Itu dirasakan oleh 10 juta rakyat Jakarta. Aku kemudian menjadi rakyat Jakarta, menjadi pelayan jakarta, membantu kota kelahiran, membantu rakyat jakarta.
Tapi aku sadar. Sekarang usiaku belum cukup kan. Untuk jadi gubernur baru bisa 30 tahun. Tapi itu nggak apa apa sih, masih ada 10 tahun. Karena pada akhirnya orang memilih kalau menjadi gubernur mesti punya rekam jejak. Apa rekam jejak ku apa karena koar koar nulis, kan nggak cukup kan. Apa orang ini bersih, apa orang ini mampu menduduki.
Nah yang aku pikirkan adalah apakah aku mencalonkan diri menjadi anggota DPRD DKI atau anggota DPR. Karena dengan itu masyarakat bisa melihat dia waktu menjadi anggota DPRD dan DPR RI kerjanya bagus nggak, bisa mendengar aspirasi rakyat nggak. Apa jangan jangan dia sama dengan politis-pokitis lainnya,
Di sanalah aku ingin membangun rekam jejak. Agar ketika aku nanti aku mau mencalonkan menjadi gubrenur DKI orang udah tua oh iya dia antikorupsi kok dia transparansi kok soal pekerjaannya. Dia kalau waktu reses ketemu rakyat kok, nggak jalan jalan pakai uang reses.
Terus pengen juga nerapin eksperimen politik yang asik yang misalnya bikin fundraising. Dengan fundraising kita minta uang sama masyarakat untuk membaiiayai kita berpolitik membiayai kita mencalonkan. Mau nggak mau kita dipaksa menjelaskan ke masyarakat tentang visi misi kita, tentang program kita. Karena kalau kita minta suara masyarakat mesti jelas, apalagi minta masyarakat membiayai kita.
Bagaimana komentar teman-teman ketika Tsamara memutuskan terjun ke politik? Takut dikatain haus kekuasaan?
Nggak sih, Temen-temen aku support. Banyak yang mungkin berbeda pangangan secara politk sama aku. Tapi bagi mereka bukan masalah pandangan politik. Tapi bagi mereka memang setiap anak mudai mesti punya sikap politik. Mau bela siapapun ya itu hak pribadi. Tapi anak muda harusnya nggak berdiam diri tapi harus berbicara.
20 Jul 2017
Tsamara Amany: DPR adalah Sumber Masalah di Indonesia
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar