Partai Pendukung Pemerintah Senang Jika PAN Tarik Menteri Dari Kabinet Jokowi

Partai NasDem mendukung langkah Partai Amanat Nasional (PAN) jika menarik kadernya atau mundur dari kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Anggota Dewan Pakar Partai NasDem Teuku Taufiqulhadi menilai, langkah itu merupakan buntut dari perbedaan sikap PAN saat pengambilan keputusan Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) akhir pekan lalu.

"Saya menasehati saja ya, PAN lebih baik mengundurkan diri saja dari kabinet. Kenapa? Itu kan tidak baik bagi citranya," kata Taufiqulhadi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/7).

Menurut Taufiqulhadi, sebagai partai yang mengusung calon wakil presiden Hatta Rajasa mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2014 lalu, PAN seharusnya tidak meninggalkan koalisi partai pendukungnya di tengah jalan.

Apalagi, langkah itu kata dia, seolah hanya untuk memperoleh kursi di pemerintahan dengan bergabung di koalisi lain.

"Yang baik itu, itu jalan terbaik menarik diri saja dari kabinet. Nanti dianggap partainya pragmatis sekali, mencari-cari kursi saja," kata dia.

Desakan PAN untuk keluar dari anggota koalisi partai pendukung pemerintahan semakin mencuat usai sikap partai berlambang matahari terbit itu, tidak sejalan dengan pemerintah terkait ambang batas presiden.

Padahal, sebelumnya menurut Ketua DPR Setya Novanto, partai-partai sudah sepakat terhadap ambang batas presiden pada saat forum lobi sebelum diambil keputusan dalam rapat paripurna.

Sikap PAN juga berbeda dengan koalisi partai pendukung pemerintah dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, dengan mendukung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang kemudian keluar sebagai pemenang.

Merespons perkembangan terakhir, seperti dilaporkan Kompas TV dalam acara di Bondowoso, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais bahkan menginginkan partainya segera menarik kader PAN yang kini berada di lingkaran kabinet kerja.

Seperti diketahui, usai bergabung dengan pemerintah, PAN mendapat posisi kursi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur dan Ketua Komisi Ekonomi dan Industri Nasional Soetrisno Bachir.