Muhammadiyah Tegaskan Ulama Tak Kebal Hukum

Pengurus Pusat Muhammadiyah menegaskan bahwa semua warga Indonesia tak ada yang kebal hukum. Baik pejabat, bupati, ulama, atau bahkan presiden sekali pun, semua memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

“Kami sering ditanyai terkait isu dugaan kriminalisasi ulama, kenapa Muhammadiyah tak mau ikut membela? Saya jawab, kenapa Muhammadiyah nanggapi isu begitu. Ini negara hukum, semua warga tak ada yang kebal hukum,” ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, di hadapan seribuan kader Aisyiah di Pendapa Pemkab Boyolali dalam rangka memperingati milad seabad Aisyiyah, Minggu (16/7/2017).

Menurut Mu’ti siapa pun warga Indonesia, wajib menjunjung tinggi hukum. Seorang pejabat, kata dia, tak boleh merasa dapat pengecualian hukum. Seorang bupati, pengurus Muhammadiyah, ulama, atau bahkan presiden sekalipun, kata dia, tak boleh merasa kebal hukum. “Jangan mentang-mentang merasa Sekretaris Umum Muhammadiyah lantas kebal hukum. Jangan lantas merasa dirinya ulama, lantas hukum tak boleh menyentuhnya. Ini bukan negara rimba,” tegasnya.

Sikap Muhammadiyah dalam hal penegakan hukum, kata Mu’ti, sangat tegas, yakni tak ada tawar menawar, dan berlaku bagi semua. Muhammadiyah juga tegas meminta aparat penegak hukum agar tak diskriminatif dalam penegakannya. “Kalau sudah diskriminatif, ini namanya kriminalisasi. Kriminalisasi itu tak boleh dilakukan kepada siapa pun, apalagi kepada para petani dan guru honorer,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Mu’ti juga menyinggung sejumlah masalah pro kontra di Tanah Air yang sering ditanyakan kader Aisyiyah. Masalah pro kontra itu antara lain soal full day scholl (FDS), peraturan tentang pembubaran ormas anti Pancasila, serta tentang demokrasi.

“Tak ada keraguan sedikit pun pada diri Muhammadiyah atas kesetiannya kepada Pancasila. Muhammadiyah setia pada Negara Pancasila sebagai darul ahdi wa syahadah, negara tempat kita beramal dan beribadah,” ujarnya.

Ketua Aisyiyah Boyolali, Ismiyati, menambahkan peringatan seabad Aisyiah tersebut diikuti oleh perwakilan kader Aisyiyah se-Jawa Tengah.

Terkait pemilihan lokasi di Boyolali, kata dia, hal itu semata-mata untuk memberikan dukungan dan apresiasi atas kerja keras Aisyiah, salah satunya mampu mendirikan rumah bersalin di wilayah Singkil, Boyolali. “Rumah sakit bersalin ini berdiri atas jerih payah Aisyiah Boyolali. Ini layak diapresiasi,” terangnya.