Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Bantuan Langsung Tunai Jadi Janji Pilgub DKI

Tunai (BLT) menjadi program yang dijual cagub cawagub DKI Jakarta saat kampanye. Mereka menjanjikan manfaat plus dari kartu sakti itu.

KJP dan KJS, merupakan kartu sakti bagi pelajar dan warga Ibu Kota. Program ini dirintis sejak kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Para cagub dan cawagub DKI Jakarta berjanji tidak akan menghapuskan KJP maupun KJS. Bahkan, kartu-kartu ini akan diinovasi sehingga memberikan manfaat yang berlipat bagi warga Jakarta.

Cagub DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono berjanji akan memodifikasi KJP menjadi lebih banyak manfaatnya. Dia juga akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga yang benar-benar membutuhkan. "Banyak sekali plusnya dari saya nanti. Tunggu tanggal mainnya, saya akan jelaskan secara rinci," ujarnya.

Sementara itu, cagub petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan program KJP yang dikeluarkan Pemprov DKI merupakan hasil riset. Bahkan data penerima KJP merupakan hasil penghitungan Bank Dunia.

Tidak hanya itu, menurut Ahok, kartu-kartu saktinya juga lebih dahsyat dibandingkan BLT. Dashyat yang dimaksud Ahok adalah tiap keluarga yang memiliki Kartu Jakarta Pintar (KJP) diberikan bantuan sebesar Rp 600 ribu per anak sebulan. Sedangkan, pada masa pemerintahan Presiden SBY, BLT yang diberikan hanya Rp 150 ribu.

Sedangkan cagub DKI Jakarta Anies Baswedan menjanjikan KJP Plus. Kartu ini akan dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP). KJP plus ini akan dibagikan untuk anak usia sekolah 6-21 tahun baik di dalam maupun luar sekolah. Anies juga berjanji akan memberikan bantuan tunai kepada warga kurang mampu. Berikut 3 kisahnya:

Agus-sylvia

Agus menjanjikan KJP dan KJS tetap ada dengan beberapa inovasi yang lebih menguntungkan warga Jakarta.

Agus ingin melakukan kajian bagaimana bisa membuat penggunaan KJP betul-betul bisa efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Jakarta. Jangan sampai KJP dimanfaatkan untuk sesuatu yang tidak semestinya.

"Saya kembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Tetali ingat bahwa prosesnya membutuhkan proses check and balance sehingga tepat sasaran, tidak sembarangan. Karena betul-betul ingin diterima oleh yang berhak," papar Agus.

Putra sulung Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini berjanji akan memodifikasi KJP menjadi lebih banyak manfaatnya. Namun dalam kesempatan ini ia enggan merinci apa saja bentuk modifikasi tersebut. "Banyak sekali plusnya dari saya nanti. Tunggu tanggal mainnya, saya akan jelaskan secara rinci," ujarnya.

Agus juga siap memberikan bantuan langsung bagi warga kurang mampu jika terpilih sebagai gubernur DKI. "BLT diberikan secara temporer kepada masyarakat yang benar-benar mengalami kesulitan dalam hidupnya. Untuk yang benar-benar makan saja sulit, untuk menyambung hidup sehari-harinya saja sulit. Itu yang perlu kita bantu," ungkap Agus.

Bantuan langsung memang menjadi salah satu program unggulan Cagub DKI nomor urut satu tersebut. Pada masa kepemimpinan Presiden SBY yang merupakan ayah dari Agus itu, Bantuan Langsung Tunai (BLT) sangat ditunggu-tunggu warga kurang mampu.

Ahok-Djarot

Ahok menyebut bantuan yang diberikan Pemprov DKI Jakarta era kepemimpinannya lebih dahsyat dan bersifat mendidik warga.

"BLT kami lebih dashyat," kata Ahok di Posko Tim Pemenangannya, Rumah Lembang, Jalan Lembang, Jakarta Pusat, Senin (1/11/2016).

Dashyat yang dimaksud Ahok adalah tiap keluarga yang memiliki Kartu Jakarta Pintar (KJP) diberikan bantuan sebesar Rp 600 ribu per anak sebulan. Sedangkan, pada masa pemerintahan Presiden SBY, BLT yang diberikan hanya Rp 150 ribu.

"BLT kami, 1 KJP Rp 600 ribu sebulan. Kalau punya 3 anak, Rp 1,8 juta. Saya kira yang memberikan BLT paling besar ya selama saya dan Pak Jokowi. BLT jaman SBY Rp 150 ribu dan itu arah sasarannya semua kita bisa berdebat," lanjutnya.

Menurut Ahok, sistem BLT yang diterapkannya bersama Jokowi saat menjadi gubernur dan wakil gubernur lebih mendidik. Lebih mendidik yang dimaksud oleh Ahok adalah tidak diberikan uang tunai langsung kepada masyarakat tapi menggunakan KJP yang bisa diatur pengeluarannya untuk apa.

"Dari dulu saya katakan, rakyat memang perlu dikasih BLT tapi yang bersifat mendidik. Bantuan yang mendidik bukan bagi-bagi uang seperti di zaman Pak SBY, bukan. Itu saya enggak setuju," tegas Ahok.

Ahok pun menceritakan awal mula dirinya dan Jokowi mengeluarkan KJP. Ide KJP, cerita Ahok, mulanya digunakan untuk membeli beras bagi rakyat miskin."Jadi kita bukan bagi-bagi uang. Mesti diingat sila kelima Pancasila itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan bantuan sosial," tutupnya.

Bicara tentang KJP, Ahok menjelaskan program KJP yang dikeluarkan Pemprov DKI merupakan hasil riset. Bahkan data penerima KJP merupakan hasil penghitungan Bank Dunia. Menurut Ahok, pelajar sudah cukup terbantu dengan KJP. Dia menegaskan KIP lebih baik digunakan di luar daerah Jakarta.

Anies Baswedan-Sandiaga

Pasangan nomor urut 3 di Pilgub DKI 2017 yaitu Anies Baswedan-Sandiaga Uno mulai meluncurkan janji-janji mereka bila terpilih sebagai pemimpin di Jakarta. Program pertama yang dijanjikan adalah KJP Plus.

"Platform pertama hari ini KJP plus. KJP plus itu nanti KJP yang sudah ada sekarang ini akan diteruskan dan ditambah, ditambah dengan program Pak Jokowi yang Kartu Indonesia Pintar yang selama ini ditolak Pemprov, kita akan integrasikan untuk warga yang kurang mampu," kata Sandiaga di Malaka Sari, Jakarta Timur, Senin (7/11/2016).

"Singkatnya, nanti mereka akan mendapat bantuan tunai," sambungnya.

Dalam keterangan pers, Tim Anies-Sandi menjelaskan bahwa KJP plus adalah integrasi dari Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai program nasional dengan KJP. KJP plus ini akan dibagikan untuk anak usia sekolah 6-21 tahun baik di dalam maupun luar sekolah.

Semua anak di Jakarta akan mendapat tambahan fasilitas berupa kunjungan ke museum hingga kesempatan mendapatkan beasiswa. Untuk warga kurang mampu, akan ada tambahan bantuan dalam bentuk tunai.

"Semua anak mendapatkan fasilitas dasar, yang miskin dapat tunai dan nontunai. Yang berprestasi, miskin maupun tidak, pun bisa dapat berdasarkan prestasinya. Dan yang manfaat ini juga dapat digunakan tidak hanya di sekolah formal tetapi berbagai lembaga kursus serta pelatihan yang ditunjuk. Semangat KJP Plus adalah adil bagi semua. Semua anak mendapat fasilitas dasar. Yang miskin dapat hak lebih, tunai dan nontunai," demikian keterangan dari Tim Anies-Sandi.