Kasus Ahok Sangat Menyita Waktu dan Tenaga Jokowi, Ekonomi Indonesia Tak Terurus

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartarti mengingatkan Presiden Jokowi tidak menghabiskan waktu mengurus persoalan politik jika masalahnya hanya mengurus Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Politik menurut Enny, memang tetap harus diurus karena stabilitas ekonomi sangat tergantung juga kepada situasi politik, namun tidak semua energi harus digunakan untuk mengurus hal itu.

“Politik memang tetap harus diurus, tapi mengurus ekonomi juga tidak kalah pentingnya. Presiden tidak bisa menggunakan seluruh kemampuan dan energinya hanya untuk mengurus satu soal sementara aspek lain diabaikan. Stabilitas politik penting bagi ekonomi, tapi semua tetap harus dilakukan dengan skala prioritas,” kata Enny di Jakarta, Selasa (15/11).

Persoalan Ahok lanjut Enny, seharusnya tidak terus dibiarkan berlarut-larut dan membesar seperti saat sekarang. Ring satu Jokowi ujarnya, harus diisi oleh orang-orang profesional yang bisa memberikan masukan kepada presiden tentang hal mana yang menjadi prioritas dan mana yang tidak. “Saat ini banyak agenda presiden jadi terabaikan dan musti dibatalkan hanya untuk mengurus soal Ahok,” jelas Enny.

Saat ini ujar Doktor Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian dengan Konsentrasi Ekonomi Pembangunan pada IPB ini, rakyat sedang sulit karena tidak terkontrolnya harga bahan pangan.

“Ekonomi itu ril dirasakan rakyat dan konkrit. Kalau harga cabe, gula, bawang, beras, daging naik, maka tidak bisa dikatakan tidak naik. Penyelesaiannya tidak bisa ditunda. Masalah politik bisa diselesaikan instant, tapi tidak demikian dengan ekonomi. Harus betul-betul ada program yang nyata. Misalnya soal harga sapi, tidak bisa Jokowi hanya menginstruksikan harga sapi harus Rp 80 ribu, tapi dia tidak melakukan langkah-langkah seperti menghilangkan praktik perdagangan tidak sehat, memotong jalur distribusi dan membantu peternak,” sarannya.

Karena itu, Enny menyayangkan sikap pemerintah yang masih membuat pernyataan bahwa perekonomian Indonesia masih berkembang maju seperti posisi Indonesia di antara negara G20 masih masuk dalam tiga besar pertumbuhannya.

Padahal tegas Enny, hal itu tidak bisa dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia baik karena di Asean saja pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya nomor enam dibandingkan negara lain apalagi jika dibandingkan dengan Afrika Selatan yang dua digit.

“Kalau membandingkan secara parsial dengan negara G20, jelas saja karena memang pertumbuhan ekonomi negara-negara G20 sedang melorot. Tapi di antara negara Asean rata-rata pertumbuhannya di atas 6 persen sementara kita hanya dikisaran 4,5-5 persen.Ini sebenarnya sangat mengkhawatirkan,”imbuhnya.

Enny pun mencontohkan agar pemerintah bisa memberikan informasi yang benar dan tidak sekedar lips service soal pertumbuhan ekonomi. “Misalnya ada keluarga dengan dua anak memiliki penghasilan Rp 10 juta dan keluarga lain punya penghasilan Rp 12 juta dengan 10 orang anak. Tidak bisa bahwa yang berpenghasilan Rp 12 juta dikatakan lebih baik ekonominya dibandingkan yang memiliki penghasilan Rp 10 juta karena faktor jumlah anak ikut memengaruhi,” tegasnya.

“Makanya kita tidak bisa juga mengatakan ekonomi kita tumbuh lima persen itu bagus karena lima persen saja tidak cukup. Menurut data Bappenas, elastisitas lapangan kerja di zaman saat ini jumlahnya 110 ribu, sementara pertumbuhan angkatan kerjanya setiap tahun berjumlah dua juta orang. Ini sangat tidak cukup. Dikatakan inflasi rendah juga bukan berarti baik. Inflasi rendah itu karena orang tidak memiliki daya beli dan tidak ada permintaan akan barang dan jasa sehingga harga-harga turun,” ujarnya.