Aksi Bela Islam Tahap III Pada Tanggal 25 November?

Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan bahwa pemerintah memang terus menjalin komunikasi dengan para ulama.

Bahkan, sebelum aksi massa besar-besaran pada Jumat (4/11) itu juga sudah mengundang para ulama dari MUI, NU, dan Muhammadiyah.

Dia pun menepis anggapan kalau pemerintah terlambat menggandeng ulama sehinga aksi tersebut tetap berjalan.

”Dua minggu sebelumnya kan majelis ulama, NU, muhammadiyah, semua kan diundang. Ya tidak bisa juga dibilang telat, karena sudah diketahui tanggal 4 itu ada demo besar-besaran,” ungkap dia kemarin.

Di sisi lain, Wakil Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Muhammad Zaitun Rasmin menuturkan mereka masih menunggu terus kelanjutan penyelidikan kasus Ahok. Hasil dari penyelidikan itu akan menentukan sikap GNPF MUI selanjutnya.

”Kami akan mengikuti perkembangan proses hukumnya,” ujar dia kemarin (8/11).

Tapi, kini mulai muncul lagi suara untuk menggelar aksi kembali bila tuntutan untuk menyeret Ahok ke meja pengadilan tidak terwujud.

GNPF MUI pun sudah mengetahui ada ajakan untuk menggelar aksi bela Islam tahap III.

”Tapi kalau dari masyarakat sudah mulai. Ini menunjukkan bahwa persoalan ini adalah persoalan seluruh ummat atau mayoritasnya,” imbuh Ketua Umum Wahdah Islamiyah itu.

Sejauh ini GNPF MUI tetap yakin bahwa kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok itu begitu terang benderang.

Dasarnya adalah fatwa dari MUI yang menegaskan adanya penistaan agama oleh Ahok.

Selama ini, MUI juga dipandang sebagai rumah bagi ahli-ahli agama Islam. Sehingga fatwa tersebut mewakili sikap dari mayoritas ulama-ulama .

”Harusnya MUI yang dijadikan rujukan bahwa ada penistaan agama,” tegas itu.

Zaitun menuturkan tidak akan berhenti berjuang untuk mengawal terus fatwa MUI tersebut. Dia yakin mayoritas ulama juga akan sependapat dengan MUI dalam kasus Ahok itu.

Apalagi melihat ada jutaan umat muslim yang turun jalan pada Jumat (4/11) lalu. Dari data GNPF hampir semua lapisan turun.

Mulai dari gubernur hingga masyarkat biasa turut serta. ”Kami mengetuk hati nuran pemerintah, presiden, dan kepolisian untuk memenuhi rasa keadilan mayarakat,” tambah dia.