Menteri-menteri Jangan “Berkelahi” Lagi
topikindo.com - Pengumuman masuk dan keluarnya sejumlah tokoh masyarakat dan politisi dalam Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menimbulkan berbagai kesan mulai dari tersingkirnya menteri yang sering kali "perang mulut" dengan menteri lainnya hingga harapan semakin bagusnya pertumbuhan ekonomi.
Pada hari Rabu (27/7), Jokowi mengumumkan masuknya tokoh beberapa tokoh mulai dari Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) untuk menggantikan Luhut Binsar Pandajitan hingga politisi Partai Golkar Airlangga Hartarto menjadi Menteri Perindustrian menggantikan Saleh Husen.
Jika Airlangga Hartarto menjadi politisi Golkar yang baru menjadi tokoh "pohon beringin" masuk ke dalam timnya Jokowi dan Kalla maka politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Asman Abnur sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggantikan Yuddy Chrinandi.
Golkar dan PAN baru-baru ini secara resmi telah menyatakan dukungannya kepada Jokowi dan Hatta yang akhirnya membuahkan hasil manis karena kini mulai bisa menempatkan kader- kader andalannya dalam Kabinet Kerja".Kerja.
Sejak sekitar bulan Juni sudah mulai berhembus dorongan hingga desakan supaya Jokowi mengganti beberapa pembantu terdekatnya yang telah menjadi sorotan publik sebab menimbulkan "perang" atau "debat kusir" yang langsung disodorkan kepada rakyat. Akibatnya masyarakat pun bingung apakah mereka itu sudah merasa sebagai "orang dekat" Kepala Negara ataukah tetap cuma menjadi anggota kelompok oposisi atau pengkritik yang "sangat nyinyir alias cerewet".
Ketika Rizal Ramli diangkat menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman pada 12 Agustus 2015, tiba-tiba dengan semaunya sendiri menambahkan nama kantornya menjadi Kantor Menko Kemaritiman dan Sumber Daya sehigga beberapa menteri yang semula di bawah Menko Ekonomi kemudian terpaksa harus dipindahkan menjadi dibawah kendali Rizal Ramli.
Akhirnya Presiden dan Wakil Presiden dalam berbagai kesempatan terbuka mengingatkan bahwa nama kantor Menko Kemaritiman dan Sumber Daya harus dikembalikan menjadi hanya Menko Kemaritiman.
Belum selesai kasus ini, kemudian Rizal Ramli tiba-tiba memunculkan masalah baru ketika orang-orang mulai cerewet tentang kemungkinan diperpanjangnya kontrak PT Freeport Indonesia yang beroperasi di Timika, Provinsi Papua.
Apabila sebagian besar anggota Kabinet Kerja memberi bayangan bahwa kontrak kerja antara PT Freeport dengan pemerintah Indonesia bisa diperpanjang, dengan lantang kemudian Rizal berujar bahwa sebaiknya penambangan itu diserahkan saja kepada BUMN yang sudah lama mengelola bidang pertambangan.
Heboh yang dimunculkan Rizal yang paling meributkan masyarakat adalah ketika ia menentang gagasan dasar Jokowi dan Kalla agar PT PLN (Persero) diserahi tugas untuk menambah daya listrik PLN sebanyak 35 .000 megawatt. Menko Kemaritiman berpendapat bahwa target itu harus diturunkan sehinga menjadi sekitar 20.000 megawatt supaya PLN tidak bakal merugi.
Ketika berusaha menengahi "debat kusir" antara Rizal dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral(ESDM) Sudirman Said yang menentang keras usul pengurangan target kelistrikan itu, secara langsung Kepala Negara dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa target 35.000 MW itu adalah realistis karena kebutuhan pemerintah, perusahaan negara dan swasta, serta masyarakat adalah memang sangat besar sehingga target itu tidak boleh "disunat".
Kemudian Rizal melontarkan kritik tajam lainnya tentang rencana PT Garuda Indonesia untuk membeli sejumlah pesawat baru yang disebutnya "merugikan" Garuda.
Kemudian tokoh lainnya dalam "Kabinet Kerja" yang beberapa bulan lalu juga menimbulkan kehobahan adalah Thomas Lembong pada saat menjadi menteri perdagangan. Mantan pengusaha ini membuat surat keputusan bagi impor ikan padahal "semua nenek-nenek pun tahu" bahwa Indonesia adalah negara maritim yang sangat banyak produksi ikannya.
Impor ikan ditentang habis-habisan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti.
Yang paling anyar adalah ketika Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan ketika adanya gagasan untuk mengimpor 2000 ton jeroan yang katanya untuk makanan binatang.
Ketika banyak warga yang mempertanyakan impor jeroan tersebut, terutama untuk mengimbangi kebutuhan yang melonjak untuk menghadapi bulan puasa dan Lebaran yang jatuh pada 6 Juli 2016, tiba-tiba Amran Sulaiman menyatakan bahwa impor itu adalah memenuhi kebutuhan masyarakat.
Hentikan Perselisihan Kasus "debat kusir" antara Rizal Ramli dengan Sudirman Said soal listrik dan antara Rizal dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno soal rencana Garuda Indonesia tentang impor pesawat-pesawat baru semakin menyadarkan masyarakat bahwa ada beberapa menteri yang masih memelihara hobi "jual suara" bagaikan dirinya adalah kaum oposisi terhadap pemerintah ataupun sebagai kritikus yang "benar-benar hebat".
Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo pada saat Sidang Kabinet Paripurna usai mengumumkan perombakan atru reshuffle kabinet pada Rabu 27 Juli itu, dengan tegas mengingatkan para menteri dengan menyatakan" Tidak ada lagi yang saling menyalahkan. Semua kementerian dan lembaga harus satu garis lurus dengan visi missi saat ini".
Tanpa menyebutkan nama, tentu seluruh rakyat Indonesia sudah tentu maklum terhadap siapa penegasan itu ditujukan.
Selain untuk meredakan ketegangan antarmenteri yang ucapan-ucapannya sering membingungkan rakyat yang mencerminkan ketikacocokkan atau perbedaan pendapat di antara para pejabat negara, maka tentu ada target-target lainnya yang ditetapkan Presiden.
Dengan masuknya politisi Partai Golkar dan PAN ke dalam Kabinet Kerja, maka tentu saja Kepala Negara sangat berharap tidak akan ada lagi kritik-kritik tajam dari Golkar dan PAN. Dengan habisnya "ucapan-ucapan pedas" dari kedua partai itu tentang kebijakan dan pelaksanaan kebijakan" Kabinet Kerja" maka Jokowi dan Jusuf Kalla tentu berharap bisa bekerja secara tenang hingga akhir masa jabatannya pada bulan Oktober 2019.
Dengan mengakomodasi politisi-politisi PAN dan Golkar maka Kepala Negara berharap pelaksaan program "Nawa Cita-nya " bisa berjalan mulus mulai dari di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat hingga di dalam kabinet sendiri maupun di pusat pemerintahan hingga ke daerah-daerah.
Dengan melakukan reshuffle kabinet itu, maka sudah amankah pelaksanaan tugas-tugas Jokowi dan Jusuf Kalla" Di satu pihak, dengan memberhentikan beberapa menteri yang dinilai menjadi" kompor" atau tukang ribut" maka Presiden serta Wapres bisa bekerja dengan tenang.
Namun tugasnya belum usai, karena Jokowi harus memberi petunjuk atau arahan atau apa pun istilahnya agar sejumlah menteri baru mulai dari Menko Polhukam Wiranto. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Desa,Pembangunan Daerah Teringgal dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito, Menteri Perhubungan Sumadi agar menjalankan secara konsekuen semua target dan sasaran Jokowi.
Yang tidak kalah pentingnya adalah tidak ada lagi "perang kata" di antara para menteri dan ketua lembaga terutama yang disiarkan dan diliput media massa mulai dari surat kabat, radio dan televisi, hingga media on line. Hal ini sangat penting karena setiap media pasti mempunyai targetnya masing-masing yang belum tentu sepaham dan sebangun dengan Presiden-Wapres.
Adalah hal yang sangat baik jika semua perbedaan tanpa kecuali di antara para menteri dan ketua lembaga diselesaikan di dalam sidang kabinet paripurna dan sidang kabinet terbatas.
Yang paling utama dan tentu saja paling penting adalah semua menteri dan pejabt harus benar-benar sadar bahwa mereka semua bekerja untuk lebih dari 250 juta jiwa penduduk Indonesia dan bukannya hanya untuk Presiden-Wakil Presiden, partai politik tempat mereka bernaung ataupun lembaga-lembaga lainnya.
250 juta orang Indonesia tidak menuntut banyak karena yang paling utama adalah adanya pangan dan sandang yang harganya terjangkau sesuai penghasilan mereka, papan atau rumah yang bisa menjadi tempat yang bernaung yang memadai, serta rasa aman baik lahiriah maupun bathiniah.
Hanya itu yang terutama diharapkan rakyat dari Presiden, Wakil Presiden, semua menteri dan ketua lembaga pemerintahan nonkementerian.
