Kasus Ahok Lebih Kental Nuansa Politis Ketimbang Hukum

Vox Point Indonesia (VPI)) menilai kasus dugaan penistaan agama dengan tertuduh Basuki Tjahja Purnama (Ahok), lebih kental dengan nuansa politik dibanding persoalan hukum.

"Kita telah melihat kenyataannya masalah hukum dicampuradukan dengan masalah politik dalam kasus Ahok, bahkan lebih kental unsur politisnya. Hal ini kita sayangkan," ujar direktur VPI, Handoyo Budhisedjati dalam konferensi pers terkait "Polling Pilkada DKI Jakarta oleh VPI" di Jakarta Pusat, Selasa (13/12) malam, demikian dikutip dari jakartaglobe.id.

Gubernur Jakarta non-aktif,  Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama menghadiri persidangan perdana kasus dugaan penistaan agama, hari  Selasa (13/12). Sidang selanjutnya dijadwalkan tanggal  20 Desember, di mana jaksa akan menanggapi keberatan yang telah disampaikan Ahok.

Handoyo Budhisedjati menambahkan,"Lembaga kami independen dan netral dalam mencermati pilkada Jakarta. Namun, kami menyayangkan apa yang terjadi pada Ahok telah menjadi perhatian serius VPI. Pasalnya, kami mencermati ada upaya dari pihak-pihak tertentu yang ingin mencoba menjegal dia untuk mengikuti pilkada." Ahok merupakan salah satu calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta yang siap bertarung di ajang Pilgub DKI, 15 Februari 2017.

Jajak pendapat VPI: Ahok-Djarot terdepan

Seperi dilansir dari jakartaglobe.id, dalam survei yang dilakukan VPI antara 8 November dan 8 Desember 2016,  80 persen responden menyatakan akan memilih gubernur petahana. Peringkat kedua ditempati pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dengan 12 persen dan posisi terakhir ditempati  Agus Yudhoyono dan Sylviana Murni dengan 8 persen.

"Ini hasil poling internal kami, dan sangat berbeda dengan hasil survei beberapa lembaga survei, tetapi kami bisa pertanggungjawabkan," ujar Handoyo.

VPI membagikan kuesioner secara merata di seluruh wilayah DKI Jakarta. Dari 400 kuesioner yang disebar, 258 di antaranya kembali ke tim VPI. 82 persen responden mengetahui bahwa Pilkada diselenggarakan pada 15 Februari 2017, sedangkan 18 persen responden menyatakan tidak tahu.