28 Jul 2017

Ini Video Pesan Novel Baswedan Untuk Para Pelaku yang Menyerangnya

Beredar video penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan di media sosial. Dalam video tersebut, Novel mengenakan peci putih dan kaos berwarna biru dongker.

Ia mengungkapkan, peristiwa penyiraman air keras yang ia alami tak serta merta mengendurkan semangatnya.

"Saya ingin menyampaikan semangat kepada rekan-rekan semuanya bahwa saya tentunya dengan kejadian ini berharap tidak akan mengendur atau berkurang semangat," ungkap Novel.

Ia juga membakar semangat penyidik KPK lainnya dan berharap peristiwa tersebut tidak mematahkan langkah pemberantasan korupsi. "Saya berharap dengan kejadian ini justru menambah semangat terkait dengan pemberantasan korupsi, terkait dengan hal-hal lain yang merupakan tugas dan tanggung jawab kita semua," tuturnya.

Dengan begitu, Novel menilai, upaya segelintir pihak untuk menggemboskan kinerja KPK dengan peristiwa penyiraman air keras itu akan sia-sia.

"Begitu juga dengan harapan orang-orang yang telah berupaya menyerang saya untuk memendam untuk menghentikan langkah-langkah pemberantasan korupsi, saya ingin menunjukkan bahwa harapan orang-orang itu akan sia-sia, tidak ada gunanya."

Novel saat ini masih menjalani perawatan medis di Singapura. Novel diserang dua orang tak dikenal pada 11 April lalu. Dua orang itu menyiramkan air keras ke wajah penyidik yang tengah menangani perkara korupsi proyek e-KTP ini. Hingga kini, pelaku penyiraman masih belum terangkap.

"Dan saya tegaskan bahwa itu tidak akan bisa sebagaimana yang mereka harapkan ini juga sebagai bukti semangat kita semua semangat anak muda pemuda Indonesia yang dengan begini kita berharap ke depan semakin kuat, semakin perhatian dengan kepentingan negara dan bangsa dan kepentingan orang banyak," tuturnya.

Terkait kondisi mata Novel usai disiram air keras, ia mengungkapkan, kini tengah dalam proses penyembuhan. Terutama mata kiri Novel yang memerlukan waktu lebih lama dalam proses penyembuhannya.

"Mengenani mata saya sekarang memang sedang dalam tahap proses penyembuhan, terutama mata kiri yang prosesnya perlu waktu dan ada perlu tahapan operasi untuk menyelesaikan agar bisa fungsi melihatnya kembali yang jelas saya ingin menyampaikan semangat kepada rekan-rekan semuanya bahwa saya tentunya dengan kejadian ini berharap tidak akan mengendur atau berkurang semangat," pungkasnya.

Makin Kuatnya Sinyal PAN Bakal Didepak Dari Koalisi Pemerintah

Nasib Partai Amanat Nasional (PAN) dalam koalisi pendukung pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla di ujung tanduk. Partai koalisi mengecam keras langkah politik PAN meninggalkan ruang sidang paripurna saat hendak dilakukan voting revisi Undang-Undang Pemilu, Jumat (21/7) dini hari.

Anggota DPR Fraksi PAN Yandri Susanto ditunjuk menyampaikan sikap fraksi partai berlambang matahari tersebut. Yandri menuturkan, sejak awal fraksinya sepakat dengan musyawarah mufakat untuk penentuan lima isu krusial UU Pemilu. Namun, karena musyawarah mufakat menemui jalan buntu, maka fraksinya memutuskan menolak ikut voting.

Bahkan, Presiden Joko Widodo ikut melontarkan sindiran halus terhadap PAN. Presiden menceritakan saat bertemu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sehari sebelum sidang paripurna di DPR.

Jokowi mengatakan, dalam pertemuan itu PAN menyampaikan dukungan terhadap usulan pemerintah di RUU Pemilu. Salah satunya soal ambang batas calon presiden atau presidential threshold pada kisaran 20-25 persen. Namun kenyataannya justru PAN balik badan.

"Sehari sebelum (sidang paripurna) kan kita sudah ketemu dan akan solid di partai pendukung pemerintah," ujar Jokowi.

Bahkan, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menginginkan partainya bersikap tegas dengan pemerintahan Jokowi-JK. Salah satunya dengan menarik kader PAN yang kini berada di lingkaran kabinet kerja. Amien menginginkan Asman Abnur mundur dari jabatannya sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). "Saya usul supaya Asman Abnur segera keluar dari kabinet. Titik," tegas Amien.

Jokowi pun memberi sinyal mulai menjauhi PAN. Jokowi pada Senin (24/7) menerima petinggi partai dan anggota DPR di Istana Negara. Anggota DPR itu berasal dari koalisi pendukung pemerintah. Namun tak ada perwakilan PAN tampak hadir.

Mereka adalah Sekretaris Fraksi Golkar Agus Gumiwang, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto, Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng, Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati, Ketua Fraksi PKB Ida Fauziah, Bendahara Fraksi Golkar Robert J Kardinal, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, anggota DPR Fraksi PPP Amir Uskara dan anggota Fraksi Hanura Nurdin Tampubolon.

Mereka membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan dan Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Saat menerima anggota DPR tersebut, Kepala Negara didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. "Membicarakan Perppu keterbukaan informasi dan Perppu ormas agar Perppu itu disampaikan dan disosialisasikan kepada masyarakat sehingga tak disalahtafsirkan," ucap Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Plate.

Johnny berpandangan, kedua Perppu tersebut diterapkan untuk kepentingan negara. Dalam pertemuan, Jokowi juga menyampaikan pendapatnya bahwa kedua Perppu itu sangat penting untuk menyelamatkan negara. "Kita sepaham dengan Presiden," katanya.

Selain membahas dua Perppu di atas, anggota DPR dan Jokowi sepakat menjaga koalisi pemerintah. Jokowi mengaku memantau seluruh perkembangan yang terjadi di DPR.

"Presiden mengatakan beliau mengikuti perkembangan pembahasan di DPR baik melalui menterinya maupun menyaksikannya sendiri di televisi. Presiden memberikan apresiasi kita berkembang dinamis," terang Johnny.

Anggota DPR dari fraksi PAN tidak ambil bagian dalam pertemuan ini. Padahal PAN adalah partai koalisi pemerintah. Johnny mengaku tak tahu alasan anggota DPR dari fraksi PAN tidak terlibat dalam kesempatan ini.

"Saya enggak tahu sampai sana PAN enggak ada," kata Johnny.

Sementara itu, Yandri mengaku PAN tidak diundang oleh Jokowi untuk menghadiri pertemuan pimpinan fraksi di Istana Negara. Yandri mengatakan, dirinya justru menghadiri undangan dari salah satu stasiun televisi swasta. "Enggak tahu, saya nggak tahu. Saya mau live di TV, sudah on the way," kata Yandri.

Yandri mengklaim tidak mendapat pemberitahuan dalam bentuk apapun terkait pertemuan tersebut. "Saya enggak terima undangan kok. SMS nggak ada, apa enggak ada," tegasnya.

Waspada Virus Trickbot, Cara Hacker Incar Uang Pengguna E-Banking

Pakar keamanan dari Flashpoint mengamati Trickbot, banking Trojan yang menargetkan sektor keuangan AS.

Trickbot yang mampu meluncurkan serangan para pengguna transaksi elektronik, terutama e-banking dan mobil banking yang berasal dari pertengahan tahun 2016 dan menargetkan lembaga keuangan di luar AS.

Berikut ini setidaknya ada tiga gelombang spam yang berbeda dengan file HTML yang disamarkan sebagai tagihan dari perusahaan Telekomunikasi Australia dan kampanye lainnya melalui dokumen makro sebagai lampiran.

Email berbahaya ini berisi lampiran Windows Script File (WSF) berarsitek arsip yang terdiri dari kode JavaScript yang disamarkan. Setelah diklik, file mendownload dan menjalankan loader Trickbot.



Aliran Eksekusi

Setelah menginfeksi mesin untuk mengelabui pengguna, ia meluncurkan flag "CREATE_SUSPENDED" untuk membunuh proses yang digunakan dalam meluncurkan Trojan. Selanjutnya, ia menciptakan% APPDATA% dan menyalinnya juga kemudian menambahkannya sertifikat Authroot di direktori Temp.

Trickbot memang berisi modul importDll32, mailsearcher32, systeminfo32, injectDll32, dan outlookDl32. Laporan analisis terperinci yang diterbitkan oleh Flashpoint.

Flashpoint menganggap trickbot adalah penerus Dyre atau Author menggunakan kode sumber lama dengan fungsi yang diperbarui.

Trickbot didukung oleh spambot Necurs yang terkenal, sehingga terus bermunculan dan ia menargetkan basis pelanggan yang sangat besar sehingga akan sangat penting bagi organisasi. Pengguna harus tetap waspada.

Beberapa saran agar tetap aman bertransaksi elektronik banking


  • Jangan membuka lampiran yang tidak Anda duga.

  • Patch atau Perbarui perangkat lunak Anda.

  • Gunakan aplikasi keamanan/antivirus yang memiliki reputasi bagus.

  • Download aplikasi dari situs Terkenal.

Walau Anggaran Ditolak DPR, Pemerintah Tetap Lanjutkan Kajian Pemindahan Ibu Kota

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) memastikan, kajian pemindahan ibu kota tetap akan dilakukan meski pengajuan tambahan anggaran sebesar Rp7 miliar ditolak DPR. Pasalnya, wacana pemindahan ibu kota merupakan kajian yang serius dan bukan isapan jempol semata.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, pemerintah serius mengenai wacana pemindahan ibu kota. Oleh karena itu, kajian harus secara komprehensif dilakukan.

"Kami serius soal wacana pemindahan ibu kota. Pemerintah serius maka perlu kajian lebih dulu yang sifatnya komprehensif dan tidak bersifat parsial. Makanya pembahasan RKA K/L sebelum pembahasan Panja, kami minta tambahan Rp26 miliar yang mana Rp7 miliar merupakan studi ibu kota," katanya di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (24/7/2017).

Mantan Menkeu ini menegaskan, kajian akan tetap dilakukan. Pihaknya akan bekerja sama dengan seluruh kementerian dan lembaga (K/L), serta memanfaatkan sumber daya yang ada di seluruh kementerian.

"Karena kami tidak sendiri. Kami kerja sama dengan K/L lain. Jadi kami akan manfaatkan sumber daya K/L lain," imbuh dia.

Bambang mengaku telah melakukan kajian di 10 kota baru untuk pemindahan ibu kota tersebut. Salah satu kajian lokasi yang paling ideal adalah ibu kota Brazil yang pindah dari Rio De Janeiro ke Brasilia.

"Brazil pindah dari Rio De Janeiro ke Brasilia 2 jam. Kalau Jakarta ke Balikpapan enggak sampai 2 jam. Itu sudah biasa dilakukan. Atau Nigeria dari Lagos ke Abuja, ini totally different city jadi kota baru. Kajian itu juga bagaimana proses ini tidak memberatkan APBN. Bisa gunakan APBN seminimal mungkin atau melibatkan swasta, kalau diputuskan untuk pindah," tandasnya.

Meningkatnya Bunuh Diri di Indonesia, Didominasi Kaum Perempuan, Kenapa?

PAGI ini pemberitaan dihebohkan kasus bunuh diri kakak-adik asal Makassar yang tinggal di salah satu apartemen di Ciracas, Bandung. Penyebab kedua perempuan itu menghabisi nyawanya sendiri dengan lompat dari lantai 5 apartemen diperkirakan adanya masalah psikis.

Video detik-detik perempuan kedua lompat pun terekam oleh tetangga korban dan menjadi viral di media sosial. Di video tersebut terlihat salah seorang perempuan sudah terbujur tak berdaya di lantai dasar apartemen. Perempuan kedua yang mengenakan busana terusan kuning pun menyusul.

Tidak diketahui pasti, di video tersebut, yang mana si kakak dan yang mana si adik. Namun, dipastikan setelah lompatan perempuan kedua, kakak dan adik itu mati dengan cara yang sama, bunuh diri.

Publik pun sempat digegerkan dengan kasus kematian mantan kekasih selebgram Awkarin yang juga menutup usianya dengan cara bunuh diri, meminum cairan sianida. Kemudian, tak lama berselang, kabar mengejutkan juga datang dari dunia hiburan dunia. Vokalis Linkin Park Chester Bennington mengakhiri hidupnya pun dengan bunuh diri.

Sebegitu mudahnya kah bunuh diri untuk dipilih menjadi solusi selesaikan masalah? Apa tidak ada cara lain untuk menyudahi segala kesulitan hidup?

Lalu, jika dilihat dari paparan data kasus ini, siapakah yang paling rentan melakukan tindakan bunuh diri? Secara global, berdasar laporan World Health Organization (WHO) pada 2012 diperkirakan ada 800 ribu kasus bunuh diri dengan 86% terjadi pada kelompok usia di bawah 70 tahun dan 8,5% dari angka tersebut adalah orang-orang berusia 15-29. Pada kelompok usia terakhir ini, bunuh diri menjadi penyebab kedua tertinggi kematian setelah kecelakaan lalu lintas.

Di ASEAN, Myanmar menempati urutan pertama dalam rasio bunuh diri per 100 ribu penduduk, disusul oleh Thailand. Indonesia bertengger di peringkat delapan. Namun data dari WHO, yang utamanya dibangun di atas asumsi bahwa tingkat depresi berbanding lurus dengan bunuh diri, tidak menyebut situasi-situasi khusus seperti resesi ekonomi, krisis politik, perang, atau konflik bersenjata.

Adapun studi yang dilakukan pada 2014 oleh United Nations Population Fund (UNFPA) melaporkan, 41 persen para pengungsi Suriah di Lebanon, mayoritas remaja dan usia dua puluhan awal, mempertimbangkan bunuh diri.

Ini Cara Membedakan Beras Palsu, Beras Oplosan dan Beras Berkualitas Premium

Tak dimungkiri, nasi adalah salah satu makanan pokok warga Indonesia. Hampir semua warga Indonesia 'belum makan' kalau perut 'belum kena nasi.'

Meski demikian, nasi yang umumnya disantap pun merupakan nasi yang diolah dari beras pilihan. Jika memungkinkan beras yang dipakai haruslah beras pilihan berkualitas yang menghasilkan beras harum, putih, dan pulen.

Namun sayangnya masih ada banyak orang yang salah pilih ataupun tertipu dengan banyaknya beras palsu yang beredar di pasaran.

Mengutip berbagai sumber, agar tak tertipu dengan beras palsu, berikut beberapa kriteria memilih beras yang berkualitas dan menghasilkan nasi pulen.

1. Jangan tertipu beras putih

Tak cuma penampilan fisik seseorang yang bisa memesona mata. Penampilan fisik beras yang putih mulus juga bisa menipu mata pembeli.

Jangan tertipu dengan warna beras yang putih mulus. Pasalnya, di masa sekarang ini, warna putih bisa dimanipulasi dengan penggunaan bahan kimia berpemutih.

Beras yang direndam dalam bahan pemutih yang beracun untuk tubuh ini akan membuat warna beras jadi putih dan menarik.

Beberapa bahan pemutih yang umum digunakan adalah tawas, kaporit, dan pemutih pakaian. Jika beras memiliki warna putih yang terlalu menyolok dan terlihat tak alami, sebaiknya jangan beli beras tersebut.

2. Cium aroma

Sebelum membeli ciumlah aroma beras. Beras alami akan memiliki aroma alami beras dengan sedikit keharuman pandan yang menyegarkan.

Sekalipun memang ada varietas beras yang wangi, namun hati-hatilah dengan aroma wangi yang terlalu menyengat.

Hanya saja ini tak berarti kalau beras yang berbau jauh lebih baik. Beras yang berbau apak juga tidak enak dikonsumsi karena sudah disimpan terlalu lama.

3. Perhatikan bulir

Pilihlah beras dengan bulir yang utuh dan sempurna. Hindari beras yang sudah rapuh dan mulai bertepung.

4. Remas beras

Sebelum membeli beras, cobalah untuk meremas beras dengan tangan. Cara ini sempurna untuk mengetahui apakah beras mengandung zat pelicin atau tidak.

Jika setelah meremas, ada banyak beras yang menempel di tangan, maka beras tersebut mengandung zat pelicin.

5. Gigit bulir

Untuk mengenali beras dengan kualitas terbaik, salah satu caranya adalah dengan menggigit beras. Beras yang baik tak akan mudah patah dan hancur.

27 Jul 2017

Nama Syahrini Masuk Bursa Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku akan menggandeng aktris dan penyanyi Syahrini untuk ikut dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah tahun 2018.

Rencananya, artis berparas cantik ini akan diberikan posisi Wakil Gubernur, mendampingi Marwan Jafar, mantan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal era Presiden Joko Widodo yang kini didaulat PKB untuk ikut Pilkada Jawa Tengah 2018.

"Kalau pak Marwan dipasangkan dengan calon wagub Syahrini, akan langsung naik (elektabilitas)" kelakar Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Kantor DPP PKB, Minggu, 23 Juli 2017.

Gurauan Muhaimin soal meminang Syahrini ini berdasar pada rendahnya elektabilitas Marwan di Jawa Tengah. Karena itu, ia berpikiran, menyandingkan Marwan Jafar dengan Syahrini maka akan bisa meningkatkan elektabilitas Marwan.

Apalagi merujuk ke hasil survei, dimana Marwan disebut hanya memiliki elektabilitas 0,3 persen, jauh di bawah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mencapai 51,6 persen.

Diakuinya, sosok Marwan di Jawa Tengah memang belum begitu dikenal. Karena itu, kini PKB harus menurunkan Marwan untuk selalu ke lapangan agar bisa mendongkrak elektabilitasnya.

"Pak Marwan baru mulai kerja ya. Salah satunya dengan turun ke lapangan," ujar Muhaimin.

Polisi Kejar Artis-Artis Lain yang Pesan Narkoba ke Pretty Asmara

Polisi menduga Pretty Asmara kerap menjadi penghubung artis ke pengedar narkoba. Polisi akan menelusuri artis-artis lain yang sering memesan narkotika lewat Pretty.

"Polisi tetap akan telusuri jaringan para artis yang konsumsi narkotika, masih ditelusuri apakah ada arti-artis lain yang suka pesan ke Pretty," ujar Kasubdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Doni Alexander.

Doni mengatakan pihak kepolisian telah lama mendengar rumor soal keterlibatan Pretty dengan jaringan pengedar narkotika. "Kalau informasi kisaran 'suara-suara' begitu sudah lama," ucapnya.

Pretty merupakan pemilik sebuah event organizer (EO). Ia kerap diminta mendatangkan sejumlah artis untuk event-event tertentu sesuai dengan permintaan kliennya.

"Dia adalah EO, nah kalau EO itu kan dia kumpulkan para artis pada saat acara. Tidak menutup kemungkinan mereka pesta saat ada acara. Tapi itu kan past ya masa lalu (kalaupun ada), tetapi kami fokus yang sekarang saja dulu sambil mendalami lagi apa ada komunikasi seperti itu sebelumnya," tutur Doni.

Doni menjelaskan, pada Minggu (16/7) dini hari lalu, Pretty diminta rekannya, Alvin (DPO), mengundang sejumlah artis. Saat itu hadirlah 7 artis pendatang baru yang merupakan penyanyi hingga model dan pemain film di sebuah hotel di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Info dari Pretty, Alvin ini ada acara, dia (Alvin) yang undang (Pretty). Nah dia (Pretty) yang kumpulkan para artis itu. Katanya (Alvin ke Pretty) acaranya ya buat happy-happy saja, acara private party-lah," ujarnya.

Alvin kemudian meminta Pretty mencarikan narkotika. Hingga akhirnya Pretty memesan sejumlah narkotika kepada Hamdani, seorang pengedar narkotika yang sudah lama ia kenal.

"Karena Hamdani ini meminta Pretty agar Alvin membayar secara tunai, maka Pretty meminta kepada Alvin. Kemudian diserahkan uang Rp 25 juta itu dari Alvin ke Pretty," ucapnya.

Saat hendak menyerahkan uang kepada Hamdani di lobi hotel, Pretty pun ditangkap. Doni menyebut uang Rp 25 juta itu adalah uang hasil penjualan narkotika kepada Alvin. 

Gerindra dan PKS Bersatu Usung Prabowo di Pilpres 2019

Meskipun Pilpres 2019 masih terhitung dua tahun digelar, namun aroma dan konstelasi politiknya, sudah mulai panas, setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu resmi disahkan pada rapat Paripurna di DPR beberapa lalu.

Presidential Threshold sebanyak 20-25 persen yang menjadi perdebatan setiap fraksi di DPR, telah diketuk dan telah menjadi aturan baku dalam Undang-Undang Pemilu. Jika melihat konstalasi politik di rapat Paripurna kemarin.

Jokowi bisa dipastikan akan mengantongi tiket maju kembali di Pilpres 2019, sebab koalisi Parpol yang saat ini mendukung pemerintah, sudah memberikan sinyal kuat, setelah Partai Golkar resmi mendukung Jokowi untuk maju kembali di Pilpres 2019 mendatang.

Jika Jokowi berhasil mendapatkan dukungan dari PDIP, NasDem, dan PPP pada Pilpres nanti, maka total perolehan kursi ketiga partai tersebut, melebihi 20 persen, ambang batas pencapresan

Lalu, bagaimana dengan Prabowo Subianto, yang kabarnya akan diusung kembali pada Pilpres 2019 oleh Partai Gerindra, ?.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyampaikan, Prabowo Subianto sudah mengantongi tiket ke Pilpres 2019 dengan menggandeng PKS.

Perolehan kursi Gerindra di DPR sebesar 13,04 Persen dan PKS 7,14 Persen, kata Fadli adalah Gabungan kedua partai itu menghasilkan 20,18 Persen kursi dukungan untuk Prabowo.

“Jadi kan syaratnya 20 persen dukungan kursi dan 25 persen suara. Gerindra dengan PKS cukup Capreskan Prabowo,” kata Fadli Zon. Minggu (23/07)

Menanggapi hal tersebut, Peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, peluang Gerindra dengan PKS berkoalisi di Pilpres 2019 cukup kuat.

“Peluangnya (Koalisi) 75 persen,” kata Peneliti Centre for Strategic and International Studies, Arya Fernandes.

Meski Prabowo sudah mendapat cukup dukungan dari Gerindra dan PKS, kata Arya, namun usaha untuk menggaet PAN dan Demokrat harus terus dilakukan.

“Atau mungkin Gerindra dan PKS harus bisa menggaet dua-duanya (PAN dan Demokrat),” kata Arya Ferdinan.

Sekedar informasi, saat ini jumlah Parpol yang mendapatkan kursi di DPR, terpecah dukungan, menjadi dua koalisi, diantaranya koalisi pendukung pemerintah dan koalisi di luar pemerintah. Saat ini koalisi Parpol pendukung pemerintah diantaranya.

PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PPP, dan PAN. Sementara untuk koalisi di luar Pemerintah, Partai Gerindra, PKS, dan Demokrat. Namun meskipun begitu, belakangan ini, setiap PAN selalu “mbalelo” saat pemerintah mengeluarkan kebijakan.

Sebagaimana data yang dihimpun KICAUNEWS.com, PAN sudah tiga kali tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Diantaranya, saat Pilkada DKI Jakarta, Perppu No 2 Tahun 2017, Pengesahan RUU Pemilu dalam rapat Paripurna di DPR.

Dalam rapat Paripurna tersebut, PAN yang notabenenya sebagai koalisi Parpol pendukung pemerintah, Walk Out atau tidak mengikuti keputusan pemerintah.

Terkait Daya Beli dan Konsumsi Masyarakat Masih Lemah, Ini Penjelasan Menteri Perekonomian

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan alasan masih lemahnya tingkat daya beli dan konsumsi masyarakat, khususnya di kuartal dua tahun ini. Padahal, pertumbuhan ekonomi terus membaik berada di atas 5 persen.

"Memang kalau dilihat pertumbuhan ritel melambat, bukan nggak naik ya tapi kenaikannya sedikit mengecil," ujarnya, di kantornya, Lapangan Banteng, Jakarta, Minggu, 23 Juli 2017.

Darmin menuturkan hal itu banyak disebabkan oleh periode libur lebaran di akhir Juni dan awal Juli, di mana konsumsi atau transaksi belanja masyarakat cenderung menurun. "Jadi itu diukur saat lebaran dan semua sedang libur, kedua tidak ada yang punya data mengenai pembelian online yang transaksinya semakin lama semakin banyak."

Dia meyakini data transaksi dan konsumsi masyarakat itu akan kembali normal atau membaik di periode selanjutnya. "Tunggu sampai seminggu ke depan atau Agustus dan September," ucap Darmin.

Selanjutnya, Darmin mengatakan kinerja ekspor Indonesia tengah membaik, khususnya sektor industri, pertanian, dan perkebunan. Belum lagi, bulan Juli ini alokasi dana masyarakat teralihkan pada biaya sekolah. Ketika ditanya perihal respon pemerintah untuk mendorong daya beli, Darmin mengatakan hal ini merupakan kondisi yang normal atau tak mengkhawatirkan hingga membutuhkan stimulus khusus.

"Itu dia masalahnya, kalian selalu ingin ekonomi diintervensi, nggak begitu cara mengurus ekonomi, nanti salah ubah lagi, di lapangan orang pusing," katanya. Dia menegaskan gejolak perekonomian Indonesia saat ini juga masih dalam kondisi baik dan wajar.

Namun Darmin mengakui dari indikator pengeluaran pemerintah di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum sepenuhnya pulih. Meskipun demikian, perekonomian Indonesia tetap dalam kategori sehat, karena motor penggeraknya mulai dari konsumsi, investasi swasta, hingga kinerja ekspor sudah mulai tampak.

"Tadinya pengeluaran pemerintah negatif, sekarang udah positif tapi masih kecil," ucapnya. Menurut Darmin, saat ini tiga dari lima indikator pertumbuhan ekonomi sudah membaik. "Katakanlah konsumsi sedikit menurun tapi pertumbuhan ekspornya naik, nggak jadi maaalah, itu normal di mana-mana."

Darmin menegaskan saat ini yang perlu didorong kontribusinya adalah pengeluaran pemerintah. Darmin meyakini hal itu akan semakin baik memasuki semester dua tahun ini. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di semester dua berada di atas 5 persen untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5,2 persen. "Karena di semester satu pertumbuhan kita 5,02 persen, kalau semester dua nggak di atas itu ya nggak nutup nilai rata-ratanya."

Jokowi Menghimbau Anak Usia di Bawah 13 Tahun Tidak Boleh Main Facebook

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta anak anak di Indonesia untuk tidak bermain facebook (FB). Menurut Jokowi, jikapun bermain facebook, harus diawasi orang tua.

Pernyataan itu setelah Presiden Jokowi mendapat pertanyaan dari seorang anak di Pekanbaru bernama Grace (11). Di mana gadis kecil ini ingin tahu apakah dirinya boleh main facebook apa tidak.

"Pak Presiden, boleh tidak saya main facebook. Usia saya 11 tahun," ucap Grace di acara puncak Hari Anak Nasional (HAN) di Gedung Daerah Pemprov Riau, jalan Gajah Mada Pekanbaru, Minggu (23/7/2017).

Mendapat pertanyaan itu, mantan Wali Kota Solo ini pun meminta Grace dan anak anak seumuran untuk tidak main facebook. "Saya bilang anak anak di bawah 13 tahun tidak boleh main facebook, karena belum waktunya," ucap Presiden menasihati.

Nanti jika usia sudah di atas 13 tahun baru boleh main FB, itupun harus didampingi orang tua. Tidak lupa usai tanya jawab, Jokowi memberikan hadiah sepeda untuk Grace.

"Jika masih anak-anak belum boleh main facebook. Kepada Grace, untuk sementara ikut facebook orang tua dulu ya," pinta Presiden.

Partai Pendukung Pemerintah Senang Jika PAN Tarik Menteri Dari Kabinet Jokowi

Partai NasDem mendukung langkah Partai Amanat Nasional (PAN) jika menarik kadernya atau mundur dari kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Anggota Dewan Pakar Partai NasDem Teuku Taufiqulhadi menilai, langkah itu merupakan buntut dari perbedaan sikap PAN saat pengambilan keputusan Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) akhir pekan lalu.

"Saya menasehati saja ya, PAN lebih baik mengundurkan diri saja dari kabinet. Kenapa? Itu kan tidak baik bagi citranya," kata Taufiqulhadi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/7).

Menurut Taufiqulhadi, sebagai partai yang mengusung calon wakil presiden Hatta Rajasa mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2014 lalu, PAN seharusnya tidak meninggalkan koalisi partai pendukungnya di tengah jalan.

Apalagi, langkah itu kata dia, seolah hanya untuk memperoleh kursi di pemerintahan dengan bergabung di koalisi lain.

"Yang baik itu, itu jalan terbaik menarik diri saja dari kabinet. Nanti dianggap partainya pragmatis sekali, mencari-cari kursi saja," kata dia.

Desakan PAN untuk keluar dari anggota koalisi partai pendukung pemerintahan semakin mencuat usai sikap partai berlambang matahari terbit itu, tidak sejalan dengan pemerintah terkait ambang batas presiden.

Padahal, sebelumnya menurut Ketua DPR Setya Novanto, partai-partai sudah sepakat terhadap ambang batas presiden pada saat forum lobi sebelum diambil keputusan dalam rapat paripurna.

Sikap PAN juga berbeda dengan koalisi partai pendukung pemerintah dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, dengan mendukung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang kemudian keluar sebagai pemenang.

Merespons perkembangan terakhir, seperti dilaporkan Kompas TV dalam acara di Bondowoso, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais bahkan menginginkan partainya segera menarik kader PAN yang kini berada di lingkaran kabinet kerja.

Seperti diketahui, usai bergabung dengan pemerintah, PAN mendapat posisi kursi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur dan Ketua Komisi Ekonomi dan Industri Nasional Soetrisno Bachir.

26 Jul 2017

Justin Bieber Dilarang Konser di Cina

Pemerintah Cina melarang penyanyi pop asal Kanada, Justin Bieber, untuk menggelar konser tur keliling Asia di negara tersebut karena perilaku buruk.

"Justin Bieber adalah penyanyi berbakat, tapi juga seorang penyanyi asing yang kontroversial," kata Biro Kebudayaan Kota Beijing seperti dikutip Time, Sabtu, 22 Juli 2017.

Biro tersebut menyatakan keputusan tersebut sebagai upaya memurnikan kesenian di sana. Perilaku buruk Bieber, menurut mereka, tidak cocok untuk lingkungan pertunjukan di Cina.

Salah satu contoh perilaku buruknya ialah pemuda 23 tahun itu pernah ditangkap pada 2014, karena mengemudi di bawah pengaruh obat-obatan.

Namun, pemerintah Cina berharap larangan tersebut dapat dicabut suatu hari nanti. "Kami berharap selagi Justin Bieber tumbuh dewasa, dia dapat memperbaiki kata-kata dan tindakannya, dan menjadi penyanyi yang dicintai publik," ujarnya.

Rencananya, Justin Bieber akan menggelar konser Purpose World Tour pada akhir 2017. Sejumlah negara di Asia akan dikunjunginya, termasuk Indonesia pada 10 Oktober mendatang di Jakarta.

Mulan Jameela Malah Jadi Bahan Tertawaan Netter Karena Bahasa Inggris

Tingkah laku Mulan Jameela kembali menjadi sorotan di media sosial. Kali ini Mulan ditertawakan di media sosial usai kedapatan salah mengucapkan kata Bahasa Inggris. Hal itu diungkap oleh salah satu akun gosip di media sosial.

Akun tersebut mengunggah video Mulan tengah diwawancarai dalam acara televisi. Penyanyi cantik itu sedang membicarakan quality time-nya bersama anak-anak. Ia menceritakan kegiatan yang sering dilakukan oleh dirinya bersama Al Ghazali dan adik-adiknya.

Menariknya, di tengah video Mulan tak sengaja salah mengucapkan kata quality time. Alih-alih menyebutkan kata itu, istri Ahmad Dhani ini justru mengucapkan "kulit time". "Ya kulit time-nya ya gini aja, kayak gini gitu. Kadang ngobrol, makan, apalagi," tutur Mulan.

Sontak kesalahan Mulan ini menjadi bahan tertawaan netter di media sosial. "Omaygat mahbun d villa jadi bukan QUALITY TIME tapi KULITIME bhuahahaa," kata netter. "Ahahhahahahaha ngakak," ujar yang lain. "Kulit time ?nggak salah denger kan," tutur lainnya. "Hahahahaaaaaa kulit time,,,lidah' kesleo Koyonee Mbloooo," ujar yang lain.

Media Asing Tulis Daging Anjing Berkedok Ayam di Bali

Bali menjadi satu destinasi populer di dunia.

Kebanyakan wisatawan yang datang ke pulau surga ini berasal dari manca negara.

Mereka dimanjakan oleh keindahan alam, budaya, dan makanannya.

Sayang, nama Bali sedikit tercoret setelah media asing menemukan sebuah fakta mengejutkan.

Dilansir TribunTravel.com dari laman express.com, kekuatiran wisatawan asing ini muncul setelah sebuah laporan menemukan jika wisatawan di Bali terlah menjual daging anjing berkedok ayam

Dengan lebih dari empat juta wisatwan ke Bali setiap tahunnya, kekhawatiran mengenai keamanan makanan yang dimakan ini patut menjadi perhatian.

Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Australian Broadcasting Corporation (ABC) menyelidiki pedagang kaki lima menemukan sebuah fakta mengejutkan.

Para penjual ini mengaku kepada turis jika mereka tidak menggunakan daging anjing ketika ditanya mengenai asal daging yang mereka masak.

Namun setelah diselidiki lebih jauh, baru diketahui jika kenyataanya mereka menggunakan daging anjing.

Mereka menggunakan daging anjing sebagai pengganti daging ayam untuk dijadikan sate.

Perdagangan daging anjing dikenal cukup kejam dan tak manusiawi.

Mereka membunuh hewan dengan menenggelamkannya atau memukulnya sampai mati.

Beberapa menggunakan sianida untuk membunuh binatang ini.

Dokter Andrew Dawson, Direktur Pusat Informasi New South Wales Racun mengatakan kepada ABC jika satu tusuk sate dapat menyebabkan gejala diare, sakit otot dan sesak napas.

Untuk menghindari konsumsi daging anjing ketika berada di Bali, traveler wajib lebih waspada.

Jangan pilih sate yang memiliki harga yang terlampau murah.

Pastikan untuk melihat kondisi daging sebelum dibakar.

Daging anjing biasanya berwarna lebih pucat ketimbang ayam.

Langkah Jokowi Mulus Menuju Pilpres 2019

Ketua DPR Setya Novanto mengetukkan palu sidang di tangan kanannya tiga kali untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu menjadi Undang-Undang.

Rapat Paripurna yang baru berakhir pada Jumat (21/072017) dini hari itu sempat diwarnai aksi walk out Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat. Akan tetapi, keputusan tetap sah karena dari total 539 anggota DPR, yang pro opsi A sebanyak 322, yang tidak setuju hanya 217 anggota.

Paket A tersebut adalah ambang batas presiden 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional, ambang batas parlemen empat persen, sistem pemilu terbuka, besaran kursi: 3-10, konversi suara saint lague murni.

Dengan demkian, tahapan Pemilu serentak 2019 sudah bisa berlangsung dengan payung hukum yang sah dan KPU bisa segera bekerja untuk mempersiapkan pemilu pada 2019.

UU yang baru ini secara langsung akan menguntungkan partai yang memperoleh suara besar pada pemilu 2014, terutama PDIP yang saat ini berkuasa.

Bagaimana PDIP dan Jokowi untung?

Presidential threshold 20-25 persen tersebut dihitung dari perolehan suara pada pemilu sebelumnya, yakni 2014, yang dimenangkan PDIP dengan suara 18,95%. Dengan cara ini, partai berlambang moncong banteng ini hanya butuh koalisi dengan satu partai untuk mengusung calon presiden.

Apabila calon PDIP, tak lain dan bukan adalah Joko Widodo, memenangkan pilpres meskipun pada pemilu 2019 nanti suara PDIP turun drastis, pemerintahannya dapat memperbaiki situasi selama 5 tahun ke depan, untuk menghadapi pemilu berikutnya.

Presidential threshold 20-25 persen juga menghalangi partai baru untuk mengusung capres alternatif sebagai pesaing Jokowi. Pada akhrinya, yang muncul adalah kemungkinan duel antara Jokowi melawan Prabowo Subianto terluang lagi. Sebagaimana yang sudah terjadi, jika duel ini terulang, peluang masih lebih memihak Jokowi.

Dengan ambang batas pencalonan presiden seperti itu, partai-partai baru mau atau tidak mau harus bergabung dengan partai lama untuk terlibat dalam Pilpres. Partai yang sangat memikat untuk dijadikan koalisi adalah PDIP dengan calon kuat Jokowi.

Hal itulah yang menjadi salah satu penyebab sejumlah pihak bakal menggugat putusan tersebut di Mahkamah Konstitusi. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), misalnya, melalui direktur eksekutifnya Titi Anggraini menyebut UU tersebut bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi, "Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum". Aturan baru ini dinilainya akan mengakibatkan ketidakadilan perlakuan bagi partai politik baru peserta Pemilu 2019 yang belum memiliki kursi/suara dari pemilu sebelumnya.

Menurut Titi, kerja KPU juga dibayang-bayangi kemungkinan terjadinya perubahan aturan main pemilu akibat adanya putusan MK atas uji materi UU Pemilu.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra, yang juga bersiap menggugat, mengatakan hal serupa, yakni presidential treshold dalam pemilu serentak menyalahi UU. Selain bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, presidential treshold juga bertentangan dengan Pasal 22E ayat (3) mengatur bahwa pemilihan umum yang diikuti parpol, yakni memilih anggota DPR dan DPRD.

Oleh karena itu, ia menilai, pengusulan capres dan cawapres oleh parpol peserta pemilu harus dilakukan sebelum pemilu DPR dan DPRD. Bahkan, menurut pakar hukum tata negara itu, Pemilu dilaksanakan baik serentak maupun tidak serentak, presidential treshold seharusnya tak ada.

Jokowi Diprediksi Punya Dukungan Suara Sebanyak 69,2 Persen di Pilpres 2019

Presiden Joko Widodo bisa mengantongi modal dukungan kuat pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Jika peta koalisi partai pendukungnya tidak berubah pada 2019 maka Jokowi bisa mendapatkan dukungan hingga 69,2 persen kursi di DPR atau 68,84 suara sah secara nasional.

Sekarang ini, Jokowi sudah mengantongi tiket untuk maju pada Pemilihan Presiden 2019. Dengan dukungan PPP, Partai Nasdem, Partai Golkar, dan Partai Hanura, Jokowi sudah mengantongi dukungan 32,5 persen kursi di DPR dan 35,61 persen suara sah nasional.

Angka itu sudah melebihi ketentuan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu) yang disahkan pada Jumat (21/7) dini hari. Aturan tersebut mengatur calon presiden harus didukung oleh partai atau gabungan partai politik 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional.

Undang-undang itu juga mengamanatkan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) berdasarkan hasil Pemilu 2014. Partai Golkar, yang menempati peringkat kedua pada Pemilu 2014, menjadi parpol pertama yang mendeklarasikan akan mengusung Jokowi pada Pilpres 2019.

Golkar menyatakan dukungan tahun lalu dan menegaskan kembali sikapnya pada mukernas partai, Mei silam. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menyatakan keputusan partainya tidak berubah kendati Setya Novanto menjadi tersangka pada kasus KTP-elektronik.

Hanura mendeklarasikan dukungan terhadap Jokowi pada Pemilu 2019 setelah Oesman Sapta Odang terpilih sebagai ketua umum pada akhir tahun lalu. Berselang tiga bulan, giliran Partai Nasdem yang menyatakan akan mengusung Jokowi.

Pada Jumat sore, PPP menyatakan deklarasi mengusung Presiden Joko Widodo. "Selama tiga hari (Mukernas) kami menangkap, bahwa selama 33 bulan pemerintahan Jokowi-JK, kader PPP merasa 'Jokowi adalah Kita', 'Kami PPP, Kami Jokowi'. Karena itu izinkan saya menyampaikan bahwa secara resmi PPP kembali mencalonkan bapak Joko Widodo sebagai Calon Presiden 2019," ujar Ketua Umum PPP Romahurmuziy dalam penutupan Mukernas II PPP, yang dihadiri Presiden RI Joko Widodo, di Ancol, Jakarta.

Ada tiga partai lain yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah dan belum mendeklarasikan capres yang bakal diusung dua tahun mendatang. Keempatnya, yaitu PDI Perjuangan yang memiliki 19,5 persen kursi di parlemen atau memenangkan 18,95 persen suara secara nasional.

Partai Kebangkitan Bangsa(PKB) dengan 8,4 persen kursi di parlemen atau memenangkan 9,04 persen suara secara nasional. Terakhir Partai Amanat Nasional dengan 8,8 persen kursi atau 7,59 suara sah.

Jika ketiga parpol itu menyatakan dukungan terhadap Jokowi maka Presiden akan mengantongi modal 69,2 persen kursi di DPR atau 68.84 suara sah secara nasional. Dengan hitungan ini, diprediksikan tidak banyak pilihan pada Pilpres 2019.

Tiga partai lain yang berada di luar koalisi pemerintah yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Demokrat, memiliki 31 persen kursi di DPR dan 28,79 persen suara sah secara nasional.

Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI John Pieris memprediksi bakal ada dua pasangan calon presiden pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Menurut dia, persyaratan presidental threshold 20-25 persen memang memungkinkan maksimal empat pasangan calon presiden.

Namun, karena sebaran suara pemilu tentu tidak merata, kemungkinan dapat muncul tiga pasangan calon. "Mencermati poros kekuatan politik saat ini, masih relatif sama dengan poros kekuatan politik pada pemilu 2014. Karena itu saya memperkirakan, akan tampil dua pasangan calon presiden pada pemilu 2019," kata dia pada diskusi 'RUU Pemilu dan Perwujudan Keseimbangan Kewenangan DPR dan DPD' di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (19/7).

Ketua Program Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono menilai dengan ketentuan presidential threshold 20 persen dari kursi DPR RI atau 25 persen dari total suara sah pada Pemilu 2014, kemungkinan besar Pilpres 2019 diikuti paling banyak tiga pasang calon. Ia pun menyatakan sistem ini bakal memudahkan rakyat memilih calon presiden.

"Paling banter muncul tiga peserta pilpres sehingga rakyat mudah menentukan pilihannya," ujar dia.

GNPF-MUI Akan Gelar Aksi 287 Terkait Tolak Perppu Ormas

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) beserta seluruh ormas yang ada di Indonesia berencana melakukan aksi pada 28 Juli 2017 atau disebut aksi 287.

Tim Kuasa Hukum GNPF-MUI Kapitra Ampera, membenarkan terkait akan adanya aksi ini. Menurut Kapitra, aksi ini bertujuan untuk menyuarakan pembatalan Perppu Ormas yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

"Iya benar.  Aksi itu dilatarbelakangi oleh penerbitan Perppu Ormas. Selain itu karena pembubaran HTI," kata Kapitra saat dikonfirmasi VIVA.co.id, Minggu 23 Juli 2017.

Menurut Kapitra, aksi tersebut dilakukan pada Jumat dan dimulai dari Masjid Istiqlal. Aksi 287 ini, diikuti oleh sejumlah ormas yang ada di Indonesia. Karena, menurut Kapitra, terbitnya Perppu Ormas itu tidak tepat dilakukan.

"Seluruh ormas ya, karena perppu itu berlaku untuk semua ormas dan terbitnya Perppu Ormas ini dapat membatasi hak warga negara, makanya kami melakukan aksi ini," ujarnya.

Dalam aksi ini, menurut Kapitra, diperkirakan ribuan massa turut hadir. Baik dari Pulau Jawa, maupun dari daerah lainnya.

"Tapi, untuk jumlah secara pastinya saya belum bisa menyebutkan. Perkiraan banyak lah pokoknya yang datang," ujarnya.

25 Jul 2017

Stevianne Agnecya Diterpa Gosip Hamil Duluan?

Menjelang hari pernikahan Mantan Istri Samuel Rizal, kabar miring muncul dan mengusik momen bahagia tersebut. Dimana kabar tersebut mengatakan jika mantan istri Samuel yang bernama Stevianne Agnecya tersebut tengah hamil duluan.

Kabar ini mencuat pertama kali saat salah satu desainer pemilik akun @clionk di instagram sotry miliknya mencuitkan sebuah curhatan. Dari curhatan inilah netizen menduga jika Mantan Istri Samuel Rizal memang sedang hamil sebelum melangsungkan pernikahan.

Meskipun sang desainer ini tidak menyebutkan nama Mantan Istri Samuel Rizal dengan jelas, akan tetapi menurut salah satu akun gosip di instagram menyebutkan jika orang yang dimaksut sang desainer itu adalah Stevianne Agnecya.

Salah satu akun gosip tersebut meminta agar pihak yang dimaksut sang desainer segera melakukan klarifikasi terhadap kabar miring yang beredar. Namun sampai saat ini belum adaa keterangan langsung dari Stevi dan sang kekasih Anggi Pratama.

Yang jelas saat ini warganet sudah heboh membicarakan tentang kehamilan Mantan Istri Samuel Rizal tersebut. bahkan ada yang menduga jika pernikahan ini dilakukan juga karena Stevi sedang hamil. “Cie hamil duluan. Jadi kawin krn dp dulu, kmren bukan nya sempet diisukan putus wkwk, ” tulis pemilik akun @ainurrahmanissa.

Bukan hanya belum memberikan klarifikasi atas kabar yang beredar di publik, Mantan Istri Samuel Rizal tersebut juga tak mau menerima komentar dari netizen. Hal tersebut dibuktikan dengan terkuncinya kolom komentar di setiap postingannya.

Sementara itu, sebelumnya juga sudah tersiar kabar jika Mantan Istri Samuel Rizal, Stevianne Agnesya dan sang kekasih Anggi Pratama yang memiliki profesi sebagai seorang pilot itu akan menikah pada bulan Juli 2017 ini.

Tepatnya pada Minggu, 23 Juli 2017 mendatang. Waah berarti kurang satu hari dong. Lantas apakah Mantan Istri Samuel Rizal benar – benar hamil duluan ? dan akankah Samuel Rizal akan datang dalam pesta pernikahan mantan istrinya tersebut ? kita tunggu saja kabar selanjutnya ya.

Lekuk Tubuh Raisa Adriana Tuai Pujian Netizen

Berparas cantik, anggun nan memesona dengan rambut panjang terurai. Itulah sedikit gambaran tentang penampilan Raisa Andriana. Karena itu, tak heran jika Raisa dikagumi banyak kalangan terutama kaum adam.

Nah, seperti apa yaa kalau Raisa pakai legging? Hhhhmmmm.... Seksi? Pada Jumat (21/7/2017) melalui akun Instagram-nya, Raisamengunggah foto dirinya sehabis berolahraga mengenakan legging sambil membawa palu dan berdiri di atas ban.

"Harder, better, faster, stronger (emoticon) #justdoit #betterforit #stopexercising #starttraining" tulis Raisa (raisa6690) sebagai caption.

Penampilan Raisa itu pun membuat heboh penjelajah dunia maya terutama mereka yang aktif di Instagram. Komentar nyinyir pun hinggap di kolom komentar unggahan Raisa itu.

@lenita789: "Ya ampun raisa lama lama nampak juga nakalnya (emoji)"

@rizalshp: "Waduh makin lama makin menunjukkan aurat bukan menutupinya..."

@hizkiayud15tira: "semlohe"

@aikaags: "Kaya dramakorea Strong women"

@zhukie_chand: "Pake celana tapi kaya telanjang astaqfirullah"

kelanjutan kasus Habib Rizieq di tangan Kapolda Metro baru

Rotasi perwira tinggi dan menengah kembali terjadi di Korps Bhayangkara. Salah satunya Kapolda Metro Jaya Irjen M. Iriawan yang akan menyerahkan tongkat komando kepada Irjen Idham Azis. Hal itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri nomor ST/1768/VII/2017.

Irjen M. Iriawan akan menempati posisi barunya sebagai Asisten Operasi Kapolri. Kapolri Jenderal Tito bahkan memberi sinyal jika mantan Direskrimum Polda Metro Jaya itu tengah disiapkan untuk menempati jabatan Jenderal Bintang Tiga di Mabes Polri.

"Tapi kita persiapkan juga beliau untuk jabatan yang lebih strategis. Insya Allah akhir tahun ini ada rotasi besar, bintang 3, mudah-mudahan nanti kita berikan promosi untuk itu," kata Tito usai melakukan acara halal bihalal bersama ormas Islam di gedung SMESCO, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (20/7) malam.

"Saya perlu beliau untuk yang lebih penting karena dinamika Jakarta mohon maaf setelah pilkada DKI sudah agak mengendor ya, mudah-mudahan terus begitu pada saat dinamika tinggi. Pada saat menurun, energi beliau ini luar biasa kita salurkan ke tempat yang lebih berat lagi. Nanti insya Allah akhir tahun ada rotasi pak Irwasum, ada roling bintang 3," tambah Kapolri.

Jika menengok ke belakang, selama memegang komandi di Metro Jaya, sejumlah gebrakan dilakukan Irjen M Iriawan atau akrab disapa Iwan Bule.

Salah satunya, dimasa kepemimpinannya, penyidik Polda Metro menaikkan status pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab menjadi tersangka kasus chat berbau pornografi bersama Firza Husein.

Status tersangka Habib Rizieq pun menimbulkan gejolak. Seluruh anggota maupun simpatisan FPI meradang hingga mengerahkan massa menuntut sang Habib dibebaskan.

Namun, aksi tersebut mampu diredam Irjen M. Iriawan. Ibu Kota pun kondusif.

Kini, kelanjutan kasus tersebut menjadi pertanyaan ditengah pergantian pimpinan di Metro Jaya. Pasalnya, hingga kini Habib Rizieq masih 'ogah' pulang dari Saudi Arabia untuk menghadapi proses hukum. Berulang kali ia menyebut jika dirinya dikriminalisasi.

Meski demikian, mabes Polri memastikan jika proses hukum Habib Rizieq masih berlanjut meski Kapolda Metro berganti.

"Semua kasus, enggak hanya kasus tertentu, dalam kaitan verifikasi, paparan Kapolda Metro Jaya yang lama dan baru akan disampaikan dan akan ditindaklanjuti oleh kapolda yang baru," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri, Brigjen Rikwanto.

Jika ditelusuri, selama karirnya, Idham Aziz mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa bersama Tito Karnavian, Petrus Reinhard Golose, serta Rycko Amelza Dahniel. Tim ini berhasil melumpuhkan teroris Dr. Azahari dan kelompoknya di Kota Batu, Jawa Timur, 9 November 2005.

Posisi Idham saat ini sebagai Kadivpropam Polri. Sebelumnya, dia juga berpengalaman menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Tengah. Di mana wilayah tersebut termasuk daerah konflik, salah satunya memberantas teroris.

Penempatan ini dianggap sesuai lantaran Idham Aziz juga pernah menyandang jabatan sebagai Wakil Kadensus 88 Antiteror sejak 2010. Dia kenal salah seorang polisi ahli masalah terorisme.

Namun, karirnya bukan hanya memberantas teroris. Dia juga pernah menjadi petinggi Mabes Polri. Kala itu menjabat Direktur Tindak Pidana Korupsi (Dir Tipikor) pada tahun 2013. Dia menggantikan Brigjen Noer Ali.

Kini, khalayak tengah menunggu langkah Irjen Idham Azis menangani kasus Habib Rizieq.

Langkah Politik Partai PAN Bikin Kesal Pendukung Pemerintah

Nasib Partai Amanat Nasional (PAN) dalam koalisi pendukung pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla di ujung tanduk. Partai koalisi mengecam keras langkah politik PAN meninggalkan ruang sidang paripurna saat hendak dilakukan voting revisi Undang-Undang Pemilu, Jumat (21/7) dini hari.

Anggota DPR Fraksi PAN Yandri Susanto ditunjuk menyampaikan sikap fraksi partai berlambang matahari tersebut. Yandri menuturkan, sejak awal fraksinya sepakat dengan musyawarah mufakat untuk penentuan lima isu krusial UU Pemilu. Namun, karena musyawarah mufakat menemui jalan buntu, maka fraksinya memutuskan menolak ikut voting.

"Silakan saudara-saudaraku ambil keputusan. Oleh karena itu, kami tetap silaturahmi dan perbedaan di antara kita. Kami fraksi PAN untuk tahap berikutnya pengambilan tingkat dua atau forum rapat paripurna ini kami nyatakan tidak akan ikut dan tidak akan bertanggungjawab atas keputusan ini. Inilah Indonesia, inilah kita. Perbedaan biasa saja, kita tetap tersenyum dan menghargai yang lain," ujar Yandi.

Langkah politik PAN justru sejalan dengan fraksi partai oposisi seperti Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Demokrat yang juga walk out dari ruang sidang. Tidak heran jika beragam sindiran dan kecaman datang silih berganti dari partai koalisi pendukung pemerintah. Bahkan, Presiden Joko Widodo ikut melontarkan sindiran halus terhadap PAN. Presiden menceritakan saat bertemu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sehari sebelum sidang paripurna di DPR.

Jokowi mengatakan, dalam pertemuan itu PAN menyampaikan dukungan terhadap usulan pemerintah di RUU Pemilu. Salah satunya soal ambang batas calon presiden atau presidential threshold pada kisaran 20-25 persen. Namun kenyataannya justru PAN balik badan.

"Sehari sebelum (sidang paripurna) kan kita sudah ketemu dan akan solid di partai pendukung pemerintah," ujar Jokowi usai menutup Musyawarah Kerja Nasional II dan Workshop Nasional (Bimbingan Teknis) Anggota DPRD PPP Se-Indonesia di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Jumat (21/7).

Jokowi tak ingin menanggapi lebih jauh langkah politik pemerintah setelah PAN ingkar janji dari dukungannya. Demikian juga saat disinggung sanksi politik yang diberikan kepada partai koalisi yang tidak sejalan dengan usulan pemerintah.

Sindiran keras justru datang dari partai penguasa, PDI Perjuangan. Partai besutan Megawati Soekarnoputri ini menganggap PAN sudah tidak lagi ada dalam lingkaran koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. "Dengan sikap PAN yang tidak sejalan dengan usulan pemerintah sebenarnya secara materil PAN sudah tidak ada dalam kerjasama partai-partai pendukung pemerintah," kata Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Perreira saat dihubungi, Jumat (21/7).

Sebagai partai utama pendukung pemerintah, PDI Perjuangan tak perlu lagi meminta PAN angkat kaki dari koalisi pendukung pemerintah. "Sehingga tanpa diminta pun PAN sendirinya yang sudah mengambil keputusan tersebut," katanya.

Andreas menjelaskan, fraksi koalisi pendukung pemerintah terus melakukan lobi-lobi agar kompak dalam pengambilan keputusan UU Pemilu. Namun, permintaan itu tak digubris PAN. Pada akhirnya, PAN menjadi satu-satunya fraksi dalam koalisi yang menentang keinginan pemerintah agar presidential threshold tetap 20-25 persen.

"Dalam kasus RUU Pemilu pembicaraan itu sudah berulang-ulang. Bahkan kemarin dalam lobi yang berjam-jam, partai pendukung pemerintah berharap bisa bersama-sama untuk mendukung opsi A, namun justru PAN yang menolak dan memutuskan untuk tidak bergabung dan mendukung opsi lain," jelasnya.

Partai Golkar juga tak mau kalah mengkritik PAN. Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid menuding PAN tidak konsisten berjuang bersama dengan koalisi pendukung pemerintah.

"Menurut saya itu sikap tidak bisa kita campuri tapi itu inkonsistensi daripada sebuah perjuangan. Tapi kita tidak bisa mengatakan itu tidak konsisten karena itu hak masing masing partai," kata dia di kantor DPP Partai Golkar, Angrek Neli, Jakarta Barat.

Dalam politik, tindakan yang dilakukan PAN merupakan hal yang wajar. Nurdin menyebut langkah PAN bagian dari strategi menghadapi Pemilu 2019. Partainya tetap menghargai sikap PAN.

Pihaknya juga menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi terkait sikap PAN. "Karena tiap partai memiliki kepentingan, kepentingan itu diramu dalam strategi untuk 2019," kata Nurdin.

Partai Nasional Demokrat mendesak PAN keluar dari koalisi partai pendukung pemerintah. Desakan ini karena perbedaan sikap PAN atas pengambilan keputusan opsi paket RUU Pemilu. Bahkan, PAN melakukan walk out dan tidak mau bertanggung jawab atas keputusan paripurna soal paket RUU Pemilu.

"Kami mendorong pengambilan sikap yang tegas terhadap PAN. Kami meminta PAN keluar atau dikeluarkan dalam koalisi," kata anggota Fraksi Partai NasDem Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/7).

Keberadaan PAN justru akan membuat koalisi menjadi tidak harmonis karena sering tidak sejalan dengan keputusan partai-partai pendukung pemerintah lainnya.

"Kami meminta agar ada sikap yang tegas terhadap sikap PAN karena mempertahankan sikap yang demikian, sebuah partai di dalam koalisi dengan perbedaan yang sangat mencolok itu akan membuat nanti menurut saya akan membuat koalisi tak harmonis," tegasnya.

Sekjen PAN Edy Soeparno membela diri. Dia langsung membantah jika ada yang menyebut PAN telah membangkang dari koalisi pendukung pemerintahan karena walk out dalam pengesahan Undang-undang Pemilu.

"Enggak (membangkang) kita selalu komunikasi dengan parpol pendukung pemerintah. Kita sudah sampaikan juga ke mereka apa yang menjadi kendala kita," kata Edy saat dihubungi, Jumat (21/7).

Akibat perbedaan sikap dengan pemerintah, posisi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dijabat oleh politikus PAN Asman Abnur menjadi sorotan. Edy enggan berandai-andai jika koleganya itu bakal ditendang dari kabinet karena PAN sering berbeda sikap dengan pemerintah.

Edy hanya menegaskan komitmen dan sikap politik partainya untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sampai tahun 2019. "Komitmen kita tetap sebagai pendukung pemerintah sampai 2019," tegasnya.

Presidential Threshold 20% Tutup Peluang Prabowo Maju Calon Presiden?

DPR telah mengesahkan UU Pilkada meski sejumlah fraksi memutuskan walk out (WO), salah satunya partai Gerindra. Di balik penolakan Gerindra terhadap presidential threshold (PT) atau ambang batas capres, Gerindra punya kekhawatiran soal sang Ketum, Prabowo Subianto yang akan kesulitan nyapres.

UU Pemilu yang baru saja disahkan di DPR memuat ambang batas capres 20%-25%. Ini maksudnya adalah 20 persen perolehan kursi di DPR dan 25% perolehan suara nasional dalam pemilu.

Gerindra bersama sejumlah partai lain, termasuk Partai Demokrat, bersikukuh agar ambang batas capres dihilangkan atau 0%. Hal tersebut lantaran Gerindra khawatir Prabowo gagal nyapres kembali karena syarat yang cukup besar itu meski dalam Pemilu 2014 menggunakan syarat serupa.

Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono menuding pemerintah menginginkan presidential threshold sebesar 20-25% karena ingin agar Presiden Joko Widodo tak terhalang pada Pilpres 2019 nanti. Dengan angka tersebut, dia mengatakan hanya akan ada satu capres di 2019 nanti yakni Jokowi.

“PT 20% itu memang merupakan setting dari pada Jokowi sendiri. Kemungkinan calon tunggal akan terjadi,” ujar Arief dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (21/7/2017) malam.

Arief menjelaskan, Gerindra akan kesulitan memenuhi angka 20% bila ingin mengajukan Prabowo sebagai capres. Untuk saat ini, partai yang paling mungkin berkoalisi dengan Gerindra disebutnya hanya PKS. Bila digabungkan untuk perolehan kursi di DPR, dua partai ini tidak bisa memenuhi batas minimal.


Sementara untuk Partai Demokrat, Arief mengatakan akan cukup sulit bila diajak berkoalisi dengan Gerindra. Mengingat dinginnya hubungan Prabowo dan Ketum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Lalu untuk PAN, meski ada di koalisi pemerintah, namun kedekatannya dengan Demokrat tidak terbantahkan.

“Kadang kan dalam perhelatan pemilihan kepala daerah atau pilpres, Demokrat nggak mau ikut kita, mungkin karena SBY dan Pak Prabowo nggak mau nyatu. Pilpres 2014 nggak ke kita,” ucap Arief.

Dia mengkalkulasikan jumlah kursi di DPR. Gerindra baru bisa mengajukan capres bila dia berkoalisi bersama PKS dan PAN. Untuk Demokrat, Arief tampaknya pesimis mereka bisa berkoalisi.

“Kalau kita cuma sama PKS, kalau 20% nggak cukup, kalau ditambah sama PAN kita cukup. PKS nggak sampe 7%, hanya 5,5% kalau nggak salah. Gerindra 12%. PAN 7%, Demokrat 10%, nggak cukup juga itu kalau Demokrat dan PAN berdua aja. Kalau berempat berarti cukup tapi belum tentu sama platform-nya,” terang dia.

Gerindra pun menyebut ngototnya pemerintah dengan angka 20-25% untuk ambang batas capres karena memang Jokowi tak mau ada lawannya. Apalagi bila Jokowi harus bertemu kembali dengan Prabowo seperti di Pilpres 2014 lalu.

“PT didorong untuk melahirkan calon tunggal. Saya pesimis di MK ada rakyat yang menggunggat UU Pemilu. Parpol kan tidak boleh menggugat karena ada perwakilan di sana (DPR). Saya nggak yakin akan diterima kalau rakyat mau gugat,” sebut Arief.

Menurutnya, Pemilu 2019 akan menjadi pertarungan politik yang panas. Menuding pemerintah hanya ingin menghadirkan calon tunggal yakni Jokowi, Arief pun ingin mengkampanyekan untuk pemboikotan terhadap Pemilu.

“Harus dikampanyekan boikot pemilu. PT 20% merusak demokrasi. Rawan dengan mahar politik, nggak ada makan siang gratis, sama seperti Pilkada, apalagi pilpres,” tukasnya.

Seperti diketahui, UU Pemilu sah diundangkan hanya dengan kehadiran 6 fraksi saat sidang paripurna kemarin. Hanya fraksi-fraksi pendukung pemerintah yang mengambil keputusan UU Pemilu itu yakni PDIP, Golkar, PKB, PPP, NasDem, dan Hanura. PAN meski masuk dalam koalisi, memutuskan walk out dengan Gerindra, PKS, dan Demokrat.

ICW yakin Setya Novanto tidak akan Lolos dari Kasus E-KTP

Dua terdakwa kasus dugaan mega korupsi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Irman dan Sugiharto, divonis 7 tahun dan 5 tahun atau sesuai tuntutan jaksa. Namun hakim hanya menyebut tiga nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang diduga menerima uang hasil korupsi tersebut. Sementara nama Ketua DPR RI, Setya Novanto menghilang.

Terkait hal ini, Koordinator Indonesia Watch (ICW), Adnan Topan Husodo meminta masyarakat agar tidak risau. Ia mengatakan, bagaimanapun Setnov sudah ditetapkan sebagai tersangka mega korupsi KTP El tersebut. Apalagi dalam pengadilan tersebut yang diadili ada dua orang adalah Sugiharto dan Irman.

"Saya kira dalam konteks itu kita belum bisa mengatakan ada indikasi macam-macam yang muncul di proses di pengadilan," jelas Topan, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (21/7)

Kemudian dengan posisi dan status Setnov sebagai tersangka, maka bakal diuji kembali di sidang berikutnya. Dia juga menegaskan pihaknya menempatkan Setnov sebagai terdakwa nanti. Bahkan Ketua Umum Partai Golkar itu tetap harus dibawa ke pengadilan dan akan diuji di pengadilan apalah dia terlibat atau tidak.

"Saya kira Setnov juga tidak akan lolos, apalagi dalam konteks Undang-undang KPK begitu jadi tersangka tidak bisa di SP3," katanya.

Selain itu, ICW juga mengkritisi Setnov yang enggan mengundurkan diri sebagai Ketua DPR RI. Topan menjelaskan, pada umumnya lembaga negara menempatkan status tersangka sebagai problem etik. Sehingga seharusnya dia mundur dari jabatannya.

Begitu juga beberapa lembaga negara lain, KPK aturannya begitu kalau sudah jadi tersangka harus dinonaktifkan. Lanjutnya, BPK juga begitu komisi yudusial, Komnas Ham, Ombudsman, semuanya bicara mengenai status tersangka yang kemudian berimplikasi kepada mundurnya pejabat yang ada di lembaga itu.

"Sekarang pertanyaan kenapa DPR RI tidak? Apa sih yang membedakan antara DPR dengan lembaga negara lain. Apalagi DPR RI representasi dari masyarakat yang memiliki fungsi menyusun legislasi, mengawasi jalannya pemerintah," tutur Topan.

Topan juga merasa heran kenapa Kettua DPR RI sudah tersangka kasus korupsi dan tetap menjalani fungsinya. Hal ini akan merusak secara keseluruhan lembaga DPR RI simbolnya. "Ini sangat memalukan apalagi wakilnya Fadli Zon sebagai ketua Gopac," tuturnya.

24 Jul 2017

Via Vallen Makin Bersinar di Dunia Dangdut Indonesia

Perlahan tapi pasti, nama Via Vallen terus digaungkan pencinta musik dangdut.

Sudah terkenal sejak bernyanyi dari panggung ke panggung, sosok Via Vallen semakin menggemparkan publik sejak berhasil menjadi 'Pedangdut Paling Ngetop' tahun 2017 dalam sebuah ajang penghargaan.

Di ajang itu, Via berhasil mengalahkan sederet nama besar yang wajahnya lebih sering malang melintang di layar kaca seperti Ayu Ting Ting dan Zaskia Gotik.

Sejak saat itu, sosok Via Vallen kerap dibanding-bandingkan dengan Ayu Ting Ting.

Namanya pun semakin dikenal banyak orang, dan kini Via Vallen menjadi satu di antara pedangdut yang diperhitungkan di belantika musik Indonesia.

Lalu bagaimana potret kehidupan Via setelah memenangkan ajang penghargaan itu?

Tak berubah, Via tetap sederhana dan menjadi sosok idola bagi banyak orang!

Ini Alasan Donita Lebih Pilih FIlm Layar Lebar Daripada Sinetron

Sudah cukup lama Donita tidak muncul di judul film maupun sinetron Tanah Air, tepatnya semenjak Ia memutuskan untuk menikah dengan Adi Nugroho dan dikaruniai seorang buah hati bernama Svarga. Ya, tentu saja kini statusnya bukan sekedar artis, melainkan seorang istri dan juga ibu.

Namun buat kamu-kamu yang kangen dengan akting dari wanita kelahiran Bandung itu, ada kabar baik nih. Ya, Donita bakal tampil lagi di sebuah film layar lebar bertajuk BUKAN CINTA MALAIKAT, yang merupakan film kerjasama antara Indonesia dan Malaysia. Apa alasannya untuk comeback ke dunia hiburan?

"Iya (ngobati rasa kangen syuting) dan aku pikir ini cuma satu minggu dan (syutingnya) di Bandung juga. Aku pikir di Bandung semuanya juga deket. Dari hotel ke loksyut jalan kaki aja cuma 5 menit. Masih bisa full pumping, masih bisa ke hotel dulu, nyuapin, kalau nggak main sebentar. Masih bisa diimbangi," ujar Donita ketika ditemui di preskon film BUKAN CINTA MALAIKAT, Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (10/7).

Donita sendiri sempat dapat tawaran untuk main sinetron beberapa waktu lalu. Namun untuk stripping yang bakal menghabiskan banyak waktunya, mantan VJ MTV itu memilih untuk berkata 'tidak'. Tentunya alasan utamanya adalah sang buah hati.

"Kangen sih (stripping), tetapi sampai saat ini belum nemu yang ritmenya itu syuting sehat. Kemarin mau sempat mau coba, tetapi pulangnya pagi. Sudah gitu aku jadi mikir kalau nggak ketemu Svarga, pulang tidur, Svarga baru mau bangun, terus aku bangun harus langsung pergi lagi, begitu sinetronnya bungkus, Svarga manggil aku bukan mama lagi. Aku langsung sedih kayaknya nggak gitu deh. Walaupun aku nanti bergabung dengan satu judul, mungkin yang masih bisa diatur waktunya. Aku kan sudah bukan Donita yang dulu, sekarang istri iya, ibu iya. Jadi segala sesuatu yang balance aja," sambungnya.

Seperti diketahui, salah satu lokasi syuting dari film BUKAN CINTA MALAIKAT adalah Kota Bandung, kampung halaman Donita. Setelah syuting kelar, Ia bersama Svarga dan Adi pun menyempatkan diri untuk memanjakan diri bersama keluarga.

"Aku sempet libur 1 hari dan aku manfaatin sama Svarga. Sempet nemenin dia keliling Bandung dan dia main delman. Kalau di sini kan cuacanya lebih panas dan di Bandung lebih adem, jadi enaknya juga ngerasanya seneng-seneng aja walau cuma jalan-jalan di taman, keliling-keliling, dia seneng banget. Sejak itu kalau dia lihat apa dia tahu itu kuda. Dia suka tiba-tiba nyanyi tuktiktaktituk," pungkas Donita.

Ini Alasan Kepolisian Republik Indonesia Bentuk Densus Antikorupsi

Kepolisian Republik Indonesia segera memfungsikan Detasemen Khusus (Densus) Anti-Tindak Pidana Korupsi dalam waktu dekat. Saat ini sejumlah infrastruktur pendukung pun telah disiapkan, termasuk markas buat personel Densus.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Pol Setyo Wasisto mengatakan, pembentukan Densus Antikorupsi ini agar penanganan kasus korupsi lebih cepat dan lebih baik.

"Kalau ini detasemen khusus kan anggarannya khusus, kemudian penanganannya juga khusus, diharapkan lebih intens, lebih cepat, lebih baik, dari yang sekarang yang sudah ada," ujarnya.

Ia menambahkan, walaupun kepolisian mempunyai Direktorat Tipikor yang sudah menangani 1.000 lebih kasus, Setyo mengharapkan, dengan adanya Densus Antikorupsi dapat memberantas korupsi lebih masif dan pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Sekarang, penanganan korupsi sudah dilakukan dengan jajarannya yang sampai ke polda dan polres, sudah menangani 1.000 lebih kasus. Tetapi, dengan densus nanti mungkin lebih masif lagi, bekerja sama dengan KPK, mana yang tidak ditangani KPK, kami tangani," ucapnya.

Ia juga menjelaskan, pembentukan Densus Antikorupsi karena penanganan kasus korupsi masih dianggap belum maksimal.

"Kasus korupsi masih dipandang belum maksimal. Karena korupsi masih berlangsung di berbagai tempat, sehingga kami berharap korupsi ini bisa diberantas tuntas. Walaupun mungkin itu cukup berat," katanya.

Mengenai teknis kerja, ia belum bisa memastikan seperti apa, termasuk apakah nanti akan melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) layaknya KPK.

"OTT itu kan hanya teknik dan taktik, tidak harus OTT pun bisa, sepanjang kami mendapatkan alat bukti yang kuat," katanya.

Ia juga belum bisa memastikan apakah Densus Antikorupsi diberi kewenangan menyadap tanpa mendapatkan izin pengadilan. Menurutnya, hal teknis tersebut masih dalam pengkajian.

"Menyadap itu juga salah satu teknik untuk mendapatkan informasi awal. Nanti mungkin kami juga akan mengembangkan teknik, taktik, yang terkait dengan korupsi. Korupsi ini kan extraordinary crime, harus ditangani. Soal sadap nanti akan kami bahas, kaji, sampai sejauh mana polisi bisa melakukan," ujarnya.

"Sekarang wacananya adalah pembentukan dulu. Dengan nanti kewenangan dan sebagainya bisa dibahas lebih lanjut," dia menambahkan.

Tak hanya koordinasi dengan kejaksaan dan KPK, Polri juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Upaya ini dilakukan untuk mengatur masalah pengupahan dan restrukturisasi organisasi.

"Kalau ini diberlakukan karena harus melapor lagi ke menpan RB mengenai gaji dan restrukturisasi organisasi," katanya.

Kapolri Jendral Tito Karnavian Perintahkan Tembak Mati Bandar Narkoba Asing

Kapolri Jendral Tito Karnavian menyatakan akan menembak mati bandar narkotik dari luar negeri karena Indonesia kini menjadi pasar baru jaringan narkoba internasional.

"Kami bertekad berantas dan ambil tindak tegas ke bandar utama. Lebih spesifik adalah peringatan kami ke bandar luar negeri. Karena jelas mereka mengangggap Indonesia pasar utama," kata Tito dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (20/7).

Tito menyebut penangkapan dan penggagalan upaya penyelundupan sabu sebanyak satu ton di Anyer, Banten adalah bukti bahwa Indonesia menjadi pasar baru setelah Filipina. Otoritas Filipina telah memberlakukan perintah tembak mati bagi pengedar dan bandar narkoba. Walhasil, Tito pun menduga itu jadi alasan para sindikat pemasok narkoba mencari pasar baru.

"[Mungkin] kita dianggap lemah bertindak, hukum kita lemah sehingga mereka (bandar dan pengedar) merajalela," ucapnya.

Atas dasar itu, agar tak dianggap penegakan hukum di Indonesia lemah, Tito menginstruksikan pemberlakuan tembak mati bagi pengedar dan bandar narkotika.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini mengatakan perintah tembak mati bagi bandar narkotika ini bukan hanya ancaman belaka. Itu, tegasnya, sudah dilaksanakan ketika polisi menembak mati pengendali sabu satu ton di Anyer, Lin Ming Hui seorang Warga Negara Asing asal China.

Instruksi Tito ini pun mendapatkan dukungan dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotik Nasional (BNN) Inspektur Jenderal Arman Depari mengatakan, "Mereka (bandar) cari pasar baru dan salah satunya Indonesia."

Selain imbas tembak mati bagi bandar dan pengedar di Filipina, kata Arman, ada pergeseran lain dalam dunia peredaran narkotika yakni dari heroin ke sabu.

Dia menerangkan wilayah Segitiga Emas yang memproduksi heroin bukan lagi sumber peredaran narkotika di Indonesia, tapi bergeser ke Sungai Mekong yang memproduksi sabu.

"Sindikat juga bergeser ke sungai Mekong. Sumbernya di Myanmar, Thailand dan Laos," kata Arman.

Sebagaimana Tito, Arman pun menyatakan perang kepada bandar ini. "Kami akan mengejar dengan peralatan senjata," kata Arman

Kenapa Generasi Muda Saat Ini Dengan Mudah Sekali Memutuskan Bunuh Diri?

Baru-baru ini netizen dikagetkan dengan kematian mendadak Oka Mahendra, CEO Takis Management sekaligus mantan pacar Awkarin. Tersebar desas-desus kematian Oka karena bunuh diri dua hari menjelang ulang tahunnya yang ke-23. Melihat karir Oka sebagai seorang CEO, yang bisa dikatakan identik kemapanan hidup, maka sedikit mengejutkan apabila akhirnya Oka bunuh diri.

Tidak lama sebelum itu Dosen Muda Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB (Institut Teknologi Bandung) Suryo Utomo (30), juga dikabarkan bunuh diri di Cianjur, Jawa Barat. Penyebab bunuh diri Suryo Utomo karena faktor depresi. Suryo dikabarkan bunuh diri setelah sebelumnya sempat dilaporkan hilang oleh pihak keluarga.

Dua kasus ini membuat publik bertanya-tanya. Kenapa bunuh diri menjadi pilihan akhir, padahal mereka adalah orang-orang yang yang sukses di usia muda loh.

Bunuh diri lalu menjadi fenomena sosial yang membentuk pola sedemikian rupa. Untuk mengetahui kenapa pola bunuh diri dan mengapa terjadi bahkan pada anak muda yang sukses di usia muda, sudah banyak kajian dan pendapat ahli.

Kajian mengenai bunuh diri sudah pernah disampaikan oleh Emile Durkheim dalam bukunya berjudul Suicide. Durkheim menjelaskan bahwa bunuh diri adalah kegiatan manusia yang lebih memilih kematian daripada kehidupan di dunia.

Bunuh diri dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Emile Durkheim menjelaskan faktor tersebut, antara lain egoistik, anomik, altruistik, dan fatalistik. Bunuh diri karena faktor altruistik, yakni ketika hubungan seseorang terlalu dekat. Faktor anomik, yakni karena aturan yang renggang di masyarakat, akibat lemahnya nilai dan norma. Faktor fatalistik yakni ketika peraturan terlalu mengekang. Terakhir egoistik, yakni ketika hubungan dengan lingkungan renggang.

Salah satu faktor terbesar yang menyebabkan bunuh diri yakni egoistik, dimana seseorang merasa tidak terintegrasi dengan lingkungan sosialnya dan memilih bersikap individual. Sikap individual dapat tumbuh akibat kerenggangan hubungan dengan lingkungan sosialnya.

"Semakin renggang hubungan dalam suatu kelompok, semakin berkurang ketergantungan orang pada kelompok tersebut, semakin ia bergantung pada diri sendiri dan menyadari tidak ada aturan yang membatasi keinginan pribadinya" jelas Durkheim dalam bukunya yang berjudul Suicide.

Dengan hubungan yang renggang dan merasa tak bergantung pada orang lain, maka seseorang dapat leluasa melakukan hal-hal menyeramkan seperti bunuh diri. Hubungan yang renggang ini bisa dipicu oleh perasaan terbuang dan hanya dimanfaatkan lingkungannya. Nah ini dia yang menyebabkan walapun sukses dan kaya raya seseorang memutuskan bunuh diri karena merasa dimanfaatkan hartanya.

Apabila kita telisik ke masa lalu, ternyata kasus bunuh diri semacam ini pernah menimpa orang-orang besar lainnya loh. Sebagai contoh Kurt Cobain anggota band Nirvana dan Marlyn Monroe yang menggemparkan jagad hiburan dunia, diduga bunuh diri karena faktor egoistik dan depresi mendalam.


Lalu bagaimana sih tanda-tanda depresi yang dapat memicu bunuh diri? Menurut Margaretha, psikolog dari Unair (Universitas Airlangga), tanda-tanda depresi ialah sulit tidur, berkurangnya nafsu makan, sedih yang mendalam dan berlarut, serta menarik diri terhadap lingkungannya.

"Apabila mulai muncul gejala demikian, maka lebih baik orang sekitarnya mencoba mendekati dan menghibur sehingga terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan seperti bunuh diri," jelas Margaretha kepada Brilio.net, Kamis (20/7).

Margaretha juga menambahkan sebab lain yang memungkinkan seseorang untuk bunuh diri antara lain bipolar, penyalahgunaan zat, dan skizofrenia. Seseorang yang bipolar dapat berubah dari senang yang berlebih dan sedih yang berlebih pula. Ketika sedih maka otak akan mencoba mencari solusi mengakhiri kesedihan, yang dapat berujung pada memilih bunuh diri. Penyalahgunaan zat seperti alkohol juga mampu memicu bunuh diri. Hal tersebut dikarenakan zat dalam alkohol memicu perilaku yang berani, salah satunya berani mengambil keputusan bunuh diri.

Terakhir yakni skizrofenia, terjadi ketika seseorang tidak dapat membedakan yang nyata dan yang mimpi. Penderita skizofrenia dapat mengalami delusi, halusinasi, dan seperti mendapat bisikan untuk bunuh diri dari seseorang yang wujudnya tak tampak.

Itulah sebabnya kenapa kamu semua penting untuk selalu bahagia.

Mutasi besar-besaran petinggi Polri Terkait Penyataan Kapolri Pensiun Dini?

Pergantian besar-besaran terjadi di tubuh Mabes Polri. Dalam surat Telegram yang diterima redaksi, terdapat lima puluh perwira tinggi dan menengah Polri yang menduduki jabatan baru dan ada yang dimutasi.

Misalnya Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mochamad Iriawan, diganti dengan Irjen Pol Idham Azis. Irjen M Iriawan sendiri menduduki pos anyar sebagari Asops Kapolri. Adapun Irjen Pol Idham Azis sebelumnya menjabat sebagai Kadivpropam Polri.

Selain itu Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo yang sebelumnya menjabat sebagai Aslog Kapolri dimutasi sebagai analis kebijakan utama bidang Jianstra SLog Polri. Posisi Aslog Kapolri sendiri kini diemban oleh Irjen Pol Unggung Cahyono.

Adapun Kadivpropam yuang baru dijabat Brigjen Pol Martuani Sormin yang sebelumanya menjabat sebagai Kapolda Papua Barat. Nah, posisi Kapolda Papua Barat kini didapuk oleh Brigjen Rudolf Alberth Rodja yang sebelumnya menjabat Karoprovos Divpropam Polri.

23 Jul 2017

Eko Patrio Ungkap Fakta Sebenarnya Terkait Ayu Ting Ting Hengkang Dari Acara TV

Keluarnya Ayu Ting Ting dari program acara Pesbukers rupanya masih menjadi perbincangan hangat.

Tentu publik bertanya-tanya kenapa tiba-tiba Ayu Ting Ting tak lagi mengisi acara tersebut.

Pasalnya ibu satu anak ini selalu ada disetiap episode acara yang telah bertahan selama tujuh tahun lamanya tersebut.

Berbagai spekulasi pun bermunculan.

Mulai dari dugaan karna disindir Bos ANTV, Otis Hahijary.

Hingga kabar bahwa Ayu sendirilah yang berniat mengundurkan diri.

Keluarnya Ayu tersebut tentu menjadi pro kontra publik.

Banyak haters yang senang karna tak ada Ayu lagi di Pesbukers.

Namun tak sedikit pula penggemar Ayu yang sedih karena tak bisa melihat idolanya lagi.

Saking kecewanya dengan keputusan pihak ANTV, para penggemar sampai protes di Instagram Otis dengan kata-kata kasar.

Di tengah simpang siur kabar alasan keluarnya AYu tersebut, Eko Patrio selaku penanggung jawab acara kemudian buka suara.

Setelah beberapa lama bungkam, Eko akhirnya membeberkan alasan keluarnya Ayu dari Pesbukers.

Eko menyebut jika Ayu ingin istirahat sejenak.

Ayah tiga anak tersebut juga mengungkapkan jika hubungan para pemain pesbukers dengan Ayu baik-baik saja.

Eko tak menampik jika kemungkinan Ayu akan kembali mengisi acara Pesbukers lagi.

Berdasarkan unggahan diakun Instagram 3 dara rumpi, Rabu (19/7/2017).

"Siap siap beb.... sebentar lagi akan ada episode "Wellkombek Japok...."
.
Siap2 liat sepasang "onoh" beraksi lagiii menghayati peran sembari curcol2," tulis akun tersebut.

Melihat pernyataan dari Eko tersebut, komentar pun berdatangan.

@grdn8, "Emangnya klw dr ig kasih emo koment gtu udh pasti hubungan baik?"

@piyupiyut, "Ga penting banget sih ni acara."

@nisadira0816, "Ogah bngt nonton nih acara."

@maria_juni99, "Iso men yaa golek mangan direwangi nduoboli wong sak indonesia raya. Isi ne settingan kabeh."

@renny_pujie, "Ya salam kapan musnahnya duo mesum itu,, syusah syekali dipisahkannya kaya upil sm ingus nempel trs."

Zaskia Gotik Diminta Harus Segera Menikah Sama Orang Tuanya, Kenapa?

Zaskia Gotik sempat mengaku akan mengundur rencana pernikahannya saat ditemui media belum lama ini. Pernyataan itu lalu memperoleh tanggapan negatif dari keluarganya di kampung halaman.

Berbeda dari Zaskia yang menginginkan tunda gagasan pernikahan, ke-2 orang tuanya malah tidak sabar memandangnya melepas status lajang. Mereka menginginkan selekasnya lihat sang putri bahagia di pelaminan.

Jumainah, Ibu pedangdut 27 tahun ini mengharapkan dapat selekasnya menggendong cucu dari putrinya itu. Pria yang diinginkan jadi pendamping Zaskia yaitu Rian yang sudah empat tahun memacarinya.

" Kurang lebih ya eneng agar cepat-cepat nikah pengin bisa cucu dari eneng, " tuturnya.

Zaskia memajukan sebagian prasyarat waktu 2017 makin dekat menjumpai ujung ini. Walau sebenarnya yang memiliki goyang itik itu pernah membidik menikah di tahun ini.

Keinginan yang di sampaikan yaitu terjaminnya tempat tinggal untuk rumahnya, usaha untuk waktu depannya dengan keluarga, dan tabungan untuk waktu tuanya kelak. Ia bahkan juga pasrah bila pria yang sudah temaninya sepanjang empat th. terkahir tidak sabar serta pilih untuk mencari perempuan beda jadi pendamping hidup.

Waktu di tanya mengenai prasyarat yang didapatkan Zaskia, keluarganya mengakui tidak paham. Mengharapkan berjodoh dengan Rian, orangtua Zaskia Gotik tetaplah menyerahkan ketentuan pada sang anak.

" Bila problem itu (prasyarat) mah tidak tahu, kembali pada eneng soalnya kan emak sama abah kan tidak tahu. Yang tahu kan eneng gitu. Selama ini sich a Rian baik ke keluarga, " imbuhnya.

Disamping itu keluarganya lihat pria yang berprofesi jadi entrepreneur itu telah masuk persyaratan menantu dambaan serta suami yang baik untuk anak mereka. Rian sendiri senantiasa ada untuk Zaskia dalam sukai serta duka mulai sejak 2013 yang lalu.

Rian di kenal jadi pribadi sederhana serta penurut juga pintar berperilaku sopan pada orangtua. Meski sekian, semuanya diserahkan pada Zaskia yang juga akan melakukan kehidupan itu.

" Bila emak terserah eneng saja ngikutin, orangtua mah, " imbuhnya.

" Semoga jangan pernah (putus). Telah pas, orangnya penurut gitu orangnya diminta apa sajakah ingin. Dasarnya penurut saja, " sambung sepupu Zaskia Gotik.

Disamping itu pernah mengedar berita kalau Rian sudah memberi tempat tinggal berlantai dua untuk Zaskia Gotik. Tetapi hal semacam ini dibantah oleh keluarga serta menerangkan kalau tempat tinggal itu dibeli dari hasil keringat Zaskia sendiri.

Negara-Negara Ini Terancam Akan Hilang dari Peta Dunia

Sering kali kita menganggap setiap wilayah dan dataran di muka Bumi adalah sebuah tempat yang permanen, tak tergoyahkan, kokoh, dan tak berubah.

Ada banyak kasus yang menunjukkan, sebuah dataran di Bumi tiba-tiba menghilang. Penyebabnya mungkin pemanasan global -- yang membuat permukaan air laut naik setiap tahunnya.

Namun, hilangnya sebuah wilayah tak hanya disebabkan oleh faktor alam. Banyak alasan-alasan lainnya yang menyebabkan beberapa wilayah tersebut terhapus dari peta.

Misalnya, pada suatu masa ada sebuah negara bernama Yugoslavia. Namun, mulai tahun 1991, serentetan gejolak dan konflik politik membuatnya pecah.

Yugoslavia tinggal kenangan. Yang tersisa adalah negara-negara pecahannya, yakni Slovenia, Kroasia, Republik Makedonia, Bosnia dan Herzegovina, Serbia, dan Montenegro.

Seperti dikutip dari laman Toptenz, Rabu (19/7/2017), berikut 6 negara yang diprediksi akan hilang dari peta pada 2115:

1. Kiribati




Kiribati adalah lambang dari surga tropis. Pasalnya, pulau yang terdiri dari serangkaian atol dan terumbu karang ini memiliki suhu yang sangat pas bagi pecinta musim panas.

Pohon kelapa berjajar indah di tepi pantai dan birunya air laut menambah keindahan kawasan ini.

Namun, Anda harus berhati-hati ketika ingin berlibur ke pulau ini. Sebab, naiknya permukaan air laut sering terjadi tanpa dugaan.

Seperti Pulau Tebua Tarawa dan Abanuea yang hilang secara mendadak karena naiknya permukaan air laut.

Banyak yang memprediksi, negara pulau ini akan hilang dari peta pada 2115. Pejabat setempat juga tengah berupaya mengantisipasi naiknya air laut dan mengevakuasi warganya. Permohonan itu telah disampaikan kepada Australia, Selandia Baru dan Fiji agar dapat menerima penduduknya sebagai pengungsi.

Kiribati bahkan membeli tanah seluas lebih dari 5.000 hektar di Fiji. Yang kelak akan menjadi lokasi pengungsian mereka jika negara itu tenggelam.

"Ini adalah cara terakhir. Tak ada lagi yang bisa dilakukan," kata Presiden Kiribati, Anote Tong seperti dikutip dari Telegraph. "Rakyat kami harus pindah ketika pasang mencapai rumah dan desa kami."

Pak Presiden berharap rakyatnya nanti tak akan dianggap sebagai pengungsi, melainkan imigran, yang akan hidup berdampingan dengan rakyat Fiji. Kepindahan juga tak akan dilakukan sekaligus, melainkan bertahap.

Meski sudah memiliki lahan untuk pindah, bukan berarti rakyat Kiribati menyerah tanpa perlawanan. Menggugat akar permasalahan yang mereka alami, mengampanyekan perjanjian emisi karbon yang mengikat semua negara, menuntut kompensasi dari kekuatan industri dunia yang menjadi penyebab bencana terkait iklim.

2. Belanda


Masuk akal rasanya ketika banyak orang membayangkan negara-negara kepulauan akan menghilang begitu saja karena naiknya permukaan laut.

Namun yang dirasa kurang masuk akal adalah hilangnya negara di kawasan Eropa terhadap perubahan iklim. Meski demikian, hal tersebut sangat realistis. Pasalnya, Belanda adalah salah satu negara yang daratannya lebih rendah dari permukaan laut.

Selama ini, Negeri Kincir Angin itu mengandalkan tanggul sebagai pencegahan banjir. Sistem tersebut dibuat secara modern agar dapat menjaga kelangsungan hidup warganya.

Pada tahun 1953, sebuah badai pernah menghantam Belanda dan negara tetangganya, Belgia. Banjir sedalam 5,5 meter mampu menyapu bagian selatan negara tersebut.

Dengan demikian, para peneliti di Eropa telah memprediksi wilayah tersebut dapat terancam oleh bencana alam, yang salah satunya adalah Badai Katrina.

3. Taiwan


Pemerintah China menganggap Taiwan sebagai provinsinya yang 'membangkang'.

Namun sebaliknya, Taiwan kukuh menyebut sebagai negara berdaulat, yang menjalankan pemerintahan sejak kepemimpinan Chang Kai-shek tahun 1949.

Kisruh antar Beijing dan Taipei ini terus berlanjut, secara pasang surut, kadang naik kadang turun tensinya.

Pada 25 Oktober 1971, Majelis Umum PBB memilih untuk mengakui Tiongkok dan mengeluarkan Taiwan dari keanggotaan. Keputusan tersebut ditentang keras oleh Amerika Serikat.

Sementara, kebanyakan negara di dunia menerima prinsip 'one-China' yang menyatakan bahwa negara di Kepulauan Formosa itu dan Tiongkok Daratan adalah sebuah kesatuan.

4. Korea Utara


Sama halnya seperti China dan Taiwan, Korea Utara dan Korea Selatan diprediksi akan bersatu dan menjadi satu wilayah yang sama.

Selama ini Korea Utara memilih untuk memisahkan diri. Satu-satunya kekuatan terbesar yang dimiliki oleh negara yang dipimpin oleh diktator Kim Jong-un itu adalah kekuatan militer saja.

Kebanyakan pakar menganggap, semua hanya soal waktu. Akan ada masanya kedua negara yang terpecah akan kembali bersatu pada 2115. Ditambah lagi Korea Selatan siap untuk membawa Korea Utara kembali ke jalur perdamaian.

Sama halnya seperti catatan sejarah antara Jerman Barat dan Timur yang kembali bersatu sejak tahun 1990.

5. Palestina


Meski benderanya pernah dikibarkan di PBB, Palestina belum sah menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Majelis Umum PBB baru memberikan Palestina status sebagai negara pengamat nonanggota -- langkah yang ditentang keras oleh Israel dan AS.

Wilayah Palestina terus berkurang akibat aneksasi atau pencaplokan yang dilakukan Israel.

Negeri zionis terus-menerus membangun pemukiman Yahudi baru di atas tanah Palestina. Konflik kedua negara yang terus terjadi terus memakan korban.

Jika aneksasi itu tak dihentikan, banyak pengamat yang memprediksi wilayah Palestina akan hilang di tahun 2115.

6. Haiti


Republik Haiti adalah sebuah negara di Karibia yang meliputi bagian barat pulau Hispaniola dan beberapa pulau kecil lainnya di Laut Karibia.

Haiti merupakan negara kedua yang merdeka di Benua Amerika setelah Amerika Serikat -- juga salah satu produsen gula terpenting di dunia.

Haiti juga merupakan salah satu negara termiskin di dunia. Apalagi setelah dilanda gempa hebat pada tahun 2009 yang menyebabkan ekonomi negara itu berantakan.

Negara ini diprediksi akan hilang karena banyak problem yang terjadi di wilayah ini. Kemiskinan, konflik antar manusia, bencana alam dan perubahan iklim adalah hal yang tak dapat dihindari.

Akan Ada Ormas Lain yang Akan Segera Dibubarkan Presiden Joko Widodo

Pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) lewat pencabutan badan hukum organisasi oleh Kemenkum HAM. Dasar pencabutan badan hukum itu adalah Perppu Nomor 2/2017.

Dalam Perppu tersebut, organisasi yang tak sesuai dengan Pancasila akan dibubarkan. Kemenkum HAM menegaskan pembubaran HTI sudah sesuai dengan data dan fakta.

Akankah ada organisasi masyarakat lain yang dibubarkan setelah ini?

"Yang ini kan hari ini sudah diputuskan, ya itu. Kita berbicara satu-satu," jawab Presiden Joko Widodo di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Jokowi mengatakan pembubaran HTI sudah melalui proses panjang. Pemerintah telah melakukan kajian, termasuk mendapat masukan dari ulama dan masyarakat.

Sayangnya, Kemenkum HAM tidak menjabarkan data dan fakta yang menjadi alasan pembubaran HTI. Kemenkum hanya beralasan pembubaran ini untuk merawat Pancasila.

"SK pencabutan status badan hukum HTI dilakukan berdasarkan data dan fakta serta koordinasi dari seluruh instansi yang dibawa koordinasi Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan," ujar Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum HAM Freddy Harris dalam jumpa pers di kantornya.

Presiden Jokowi Terjebak RUU Pemilu?

Presiden Joko Widodo dicurigai terkena jebakan kelompok tertentu dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu. Jebakan mengenai Jokowi karena pemerintah masih mempertahankan opsi ambang batas pencalonan presiden sebesar 20/25 persen hingga saat ini.

Menurut Peneliti Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari menilai tingginya ambang batas pencalonan presiden dari pemerintah dapat menjadi senjata makan tuan bagi Jokowi di Pemilu 2019.

"Saya khawatir presiden sedang dijebak oleh pihak tertentu yang sedang memainkan kepentingan dalam RUU pemilu. Kenapa? Kalau syaratnya 20/25 artinya presiden harus mempunyai partai yang sangat kuat untuk bisa mencalonkan dirinya. Sementara saat ini presiden tak memiliki partai," ujar Feri di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (19/7).

Selain sarat kepentingan kelompok tertentu, ambang batas pencalonan presiden juga dinilai tak relevan untuk digunakan dalam pemilu serentak.

Feri menjelaskan, penerapan ambang batas pencalonan presiden dapat dilakukan jika pemilu nasional tidak dilaksanakan serentak. Sebaliknya, ambang batas tak bisa diterapkan saat pemilu legislatif dan presiden berjalan bersamaan.

"Kan ini tidak logis, parpol yang populis dalam pemilu sebelumnya kan belum tentu populis di pemilu yang akan datang," tuturnya.

Pendapat serupa juga disampaikan Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini. Menurut Titi, pernyataan Jokowi yang ingin menyederhanakan penyelenggaraan pemilu dengan penerapan ambang batas pencalonan presiden harus diluruskan.

"Memang beberapa kali pemilu 20 persen (ambang batasnya), dulu bisa karena pemilu tidak serentak dan legislatif mendahului pilpres sehingga praktik itu bisa dilakukan. Tidak bisa dibandingkan yang akan dihadapi pada 2019 dengan praktik sebelumnya," kata Titi.

Pembahasan RUU Pemilu di DPR akan mencapai puncaknya pada Rapat Paripurna yang hendak digelar lembaga legislatif nasional, Kamis (20/7) esok. Rencananya, dalam rapat paripurna nanti keputusan pengesahan RUU Pemilu akan diambil seluruh anggota parlemen melalui musyawarah untuk mufakat.

Terkait Presidential Threshold, Presiden Jokowi Terkena Jebakan RUU Pemilu?

Presiden Joko Widodo dicurigai terkena jebakan kelompok tertentu dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu. Jebakan mengenai Jokowi karena pemerintah masih mempertahankan opsi ambang batas pencalonan presiden sebesar 20/25 persen hingga saat ini.

Menurut Peneliti Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari menilai tingginya ambang batas pencalonan presiden dari pemerintah dapat menjadi senjata makan tuan bagi Jokowi di Pemilu 2019.

"Saya khawatir presiden sedang dijebak oleh pihak tertentu yang sedang memainkan kepentingan dalam RUU pemilu. Kenapa? Kalau syaratnya 20/25 artinya presiden harus mempunyai partai yang sangat kuat untuk bisa mencalonkan dirinya. Sementara saat ini presiden tak memiliki partai," ujar Feri di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (19/7).

Selain sarat kepentingan kelompok tertentu, ambang batas pencalonan presiden juga dinilai tak relevan untuk digunakan dalam pemilu serentak.

Feri menjelaskan, penerapan ambang batas pencalonan presiden dapat dilakukan jika pemilu nasional tidak dilaksanakan serentak. Sebaliknya, ambang batas tak bisa diterapkan saat pemilu legislatif dan presiden berjalan bersamaan.

"Kan ini tidak logis, parpol yang populis dalam pemilu sebelumnya kan belum tentu populis di pemilu yang akan datang," tuturnya.

Pendapat serupa juga disampaikan Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini. Menurut Titi, pernyataan Jokowi yang ingin menyederhanakan penyelenggaraan pemilu dengan penerapan ambang batas pencalonan presiden harus diluruskan.

"Memang beberapa kali pemilu 20 persen (ambang batasnya), dulu bisa karena pemilu tidak serentak dan legislatif mendahului pilpres sehingga praktik itu bisa dilakukan. Tidak bisa dibandingkan yang akan dihadapi pada 2019 dengan praktik sebelumnya," kata Titi.

Pembahasan RUU Pemilu di DPR akan mencapai puncaknya pada Rapat Paripurna yang hendak digelar lembaga legislatif nasional, Kamis (20/7) esok. Rencananya, dalam rapat paripurna nanti keputusan pengesahan RUU Pemilu akan diambil seluruh anggota parlemen melalui musyawarah untuk mufakat.

22 Jul 2017

Siapa Artis-Artis yang Jadi Pelanggan Narkoba Pretty Asmara?

‎Pretty Asmara diduga menjadi pengedar narkoba di kalangan artis. Hal itu diperoleh dari keterangan Pretty Asmara yang sudah dua tahun mengedarkan narkoba.

Ditambah lagi saat digerebek polisi, Pretty Asmara sedang menggelar pesta narkoba dengan tujuh rekan artis. Kabarnya, pesinetron Saras 008 itu sudah memiliki pelanggan tetap di dunia hiburan. Siapa saja?‎

"Terkait masalah itu memang belum ada keterangan, namun akan kami dalami. Termasuk kemungkinan itu (adanya artis terkenal yang konsumsi narkoba)," ujar ‎‎Kasubdit II Ditresnarkoba, AKBP Dony Alexander‎ di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (18/7/2017).

‎Saat ini polisi masih fokus menangkap bandar utama yang berhasil kabur dalam penggerebekan lalu. Bandar ini juga diyakini menyuplai narkoba ke production house (PH) untuk dikonsumsi para artis.

"TO (target operasi) kami memang awalnya Hamdan. Seorang bandar yang kami dapatkan termasuk dari masyarakat sering menyuplai ke PH. Apakah ini diberikan kepada khalayak ramai atau pesanan lain, itu masih dalam proses pendalaman," kata AKBP Dony Alexander.

Ini Sosok Orang Yang Menawarkan Narkoba Untuk Anak Jeremy Thomas

Ditemui di Polres Bandra Soekarno Hatta selesai temani pemeriksaan lanjutan sang anak, Jeremy Thomas mulai berani mengatakan nama oknum yang disangka menjebak Axel hingga ia dapat turut tersangkut dalam persoalan ini.

Tanggapan singkat dari Axel yang di ketahui pernah mentransfer sebagian jumlah uang jadi semula masalah ini mencuat kepermukaan, hingga pernah membuat Axel sesi belur dianiaya pihak kepolisian pada Sabtu 15 Juli 2017 kemarin.

" Yang lakukan penawaran pada Axel itu namanya Dimitri. Dia memanglah seringkali lakukan jualan-jualan apa sajakah di on-line. Dari mulai pakaian bahkan juga mungkin saja menjurus ke benda-benda yg tidak pantas untuk di jual, " kata Jeremy Thomas yang didapati di Polres Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (19/7/2017).

" Mungkin saja satu diantaranya pembicaraan putra saya ini itu terekam atau terecord disitu. Jadi tidak disangkal kita di sini coba menjawab sesuai sama kenyataan. Tidak disangkal mungkin saja dia ada chat kebetulan Dimitri itu yang senantiasa, serta sering tawarkan barang itu. Serta Axel mungkin saja merespons. Yang saya hanya saksikan kalau dari tanggapan tersebutlah timbulnya masalah ini, " sambungnya

Lebih detilnya Jeremy Thomas mengakui kalau Dimitri adalah seseorang rekan dari Axel mulai sejak kecil. Bahkan juga keluarga keduanya telah cukup mengetahui dekat pria yang di ketahui sering jual serta tawarkan beberapa barang yang umum dibeli oleh Axel.

Menyikapi berita masuknya sang putra jadi satu diantara tersangka memanglah cukup disesali oleh Jeremy serta Ina Thomas. Ia bahkan juga mengakui prihatin karena sang anak nyatanya dapat terperosok oleh pergaulan yang kurang baik yang merugikan dianya dan keluarga.

" Dimitri ini seperti rekan keluarga kita dari kecil. Saya mengetahui baik orangtuanya. Maka dari itu di sini juga adalah keterkejutan untuk kita, kok dapat di chatting itu ngelead ke momen begini. Saya prihatin dengan putra saya. Dia masih tetap 19 th., mungkin saja yang namanya anak muda biasalah. On-line beli apa serta semua jenis, " ungkap Jeremy.

" DNA jumlah nya tidak besar cuma 1, 5 juta. Hanya dapat menyeret dia hingga kedalam sepeti ini. Jadi saya prihatin sekali pada kecerobohan Axel juga yg tidak dapat membina rekan pada Axel juga yang dapat memastikan sikap mana yang perlu dia tanggapan mana yg tidak. Saya prihatin saya kecewa, " tandasnya.

Apakah Artis Selalu Jadi Target Buruan Polisi Di Kasus Narkotika?

Kasus penyalahgunaan narkotik kerap menyeret nama artis di tanah air. Dunia hiburan seakan-akan tak jauh dari kepemilikan dan pesta narkotik.

Setelah kasus Ridho Irama dan Axel Matthew Thomas, kali ini Pretty Asmara diciduk kepolisian karena terlibat penjualan narkotik jenis sabu dan ekstasi.

Pretty ditangkap pada Minggu (16/7) lalu di Hotel Mercure, Jakarta Pusat usai menggelar pesta sabu bersama tujuh rekannya yang berprofesi sebagai penyanyi dangdut, penyanyi pop, model dan pemain sinetron.

Mereka ini adalah adalah SS (pemain film layar lebar), EY (penyanyi dangdut), ES (penyanyi dangdut), MA (penyanyi dangdut), AH (pemain sinetron), GL (model), dan DW (penyanyi pop).

Dari sekian yang mengaku mengkonsumsi narkotik karena faktor pekerjaan, ada juga yang mengaku sengaja dijebak oleh kepolisian dan pengedar narkotik.

Axel dan Pretty misalnya. Saat ditangkap, keduanya mengaku sengaja dijebak dan mengaku tidak pernah menggunakan barang yang diharamkan UU tersebut.

Apakah polisi memang sengaja menjebak dan menargetkan artis untuk ditangkap?

Kasubdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Donny Alexander mengatakan pihaknya tak pernah menargetkan kalangan artis dalam operasi penangkapan narkotik selama ini.

Donny mengatakan, para artis yang terlibat merupakan hasil pengembangan kasus. Dalam pengembangan ini, kata Donny, pelaku pengedar narkotik mengaku menjual barang itu ke kalangan artis.

"Ya bukan target ya. Para bandar yang jadi target utama. Kebetulan mereka ini ada hubungan dengan para artis," kata Donny di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (18/7).

Donny mengatakan kalangan artis yang terjebak merupakan korban dari pengedaran narkotik. Dia menyebut para bandar menjual narkotik ke kalangan artis karena dinilai kelimpahan fulus.

"Sebenarnya mereka itu korban ya. Jadi tidak yang namanya menjebak," ujarnya.

Badan Narkotika Nasional pernah menyebut jika kalangan artis memang menjadi sasaran empuk para pengedar narkoba. Kemampuan keuangan, gaya hidup dan penampilan para pesohor tersebut serta beban kerja yang mereka lalui menjadi alasan kenapa mereka kerap mengkonsumsi narkotik.

Ditambah faktor keuangan memang cukup mendukung untuk pembelian narkoba lantaran harganya yang relatif mahal.