Dari 600-an Koruptor yang Ditangkap KPK Dominan Bergelar Master

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengaku kaget dengan latar belakang para tersangka maupun terpidana kasus korupsi.

Laode mengaku tersentak karena tingkat pendidikan mayoritas para pelaku korupsi bergelar master.

"Saya kaget, dari segi tingkat pendidikan, dari hampir 600-an koruptor yang ditangkap KPK, yang paling dominan pendidikannya adalah Strata 2, master," kata Laode dalam sambutannya di acara peluncuran buku modul naskah kode etik dan rekrutmen partau politik, Jakarta, Kamis (24/11/2016).

Laode menuturkan, setelah strata 2, latar belakang pendidikan koruptor yang paling banyak adalah strata 1, baru kemudian strata 3 yang berjumlah sekitar 40 orang.

Selain itu, Laode menyebutkan, para koruptor didominasi pemegang kekuasaan. Dan dari semua kasus korupsi yang telah berkekuatan hukum, 32 persen merupakan kader partai.

"Kenyataan itu membuat kita miris. Tolong tunjukkan saya siapa politisi yang bisa diteladani. Masak kita harus gali lagi Nasir, sudah almarhum lama sekali," ucap Laode.

Menurut Laode, masyarakat Indonesia butuh politisi yang bisa menginspirasi anak muda.

Untuk mencetak politisi inspiratif, KPK membuat program Politik Cerdas Berintegritas yang bekerjasama dengan perguruan tinggi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

KPK juga meluncurkan modul naskah kode etik dan rekrutmen partai politik untuk membuat partai politik dan politisi dapat memberikan teladan kepada masyarakat.

Buni Yani Resmi Tersangka, Ini Ancaman Pidananya

Kepolisian Daerah Metro Jaya menetapkanBuni Yani, pengunggah ulang video pidato Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, sebagai tersangka.

Buni dijadikan tersangka terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terkait suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

"Hasil pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, hasil konstruksi hukum, pengumpulan alat bukti, penyidik dengan bukti permulaan yang cukup menetapkan yang bersangkutan kita naikan statusnya menjadi tersangka," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Awi Setiyono, Rabu (23/11/2016).

Berikut sejumlah fakta dari penetapan tersangka Buni Yani:

1. Diancam pidana 6 tahun penjara

Buni diduga melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

Ancamannya pidana 6 Tahun Penjara atau denda Rp1 miliar.

"Setiap orang tanpa hak sebarkan info yang ditujukan, permusuhan individu, berdasarkan hukum, RAS antar golongan dan SARA dan kita akan junctokan," ucap Awi Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Awi Setiyono.

2. Diperiksa 10 jam dan tidak ditahan

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Buni diperiksa selama 10 jam oleh penyidik dari Subdit Cyber Crime.

Namun, Buni Yani belum ditahan atas kasus dugaan pencemaran nama baik, pengasutan dan SARA.

Buni sendiri belum ditahan di Rutan Polda MEtro Jaya sambil menunggu pemeriksaan kembali 24 jam.

"Terkait status ditahan gak, tentu kita tunggu dari penyidik, nanti alasan objektif dan subjektifnya kita kembali ke penyidik," ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Awi Setiyono.

3. Alat bukti terpenuhi

Dari hasil pemeriksaan, hasil konstruksi hukum, pengumpulan alat bukti penyidik menetapkan Buni Yani sebagai tersangka.

"Dengan bukti permulaan cukup, BY kita naikan statusnya menjadi tersangka, BY dari tuduhan persangkaan oleh pelapor, terkait pencemaran nama baik, menghasut, dan SARA yang dapat kita penuhi, terkait unsur pidananya itu penghasutan berbau SARA," kata Awi di Mapolda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Rabu (23/11/2016).

Dari pasal 184 KUHAP, kata Awi, pihak kepolisian sudah bisa penuhi dari lima alat bukti, ada empat alat bukti, satu saksi, dua hali, tiga surat, dan terakhir petunjuk.

4. Bukan karena unggah video

Penyidik Subdit Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Metro Jayamempermasalahkan upaya BY menuliskan kalimat di media sosial Facebook pada 6 Oktober 2016.

"Yang jadi masalah adalah, perbuatan pidana itu bukan memposting video, tetapi perbuatan pidana itu menuliskan tiga paragraf kalimat diakun FB-nya itu," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Awi Setiyono, kepada wartawan, Rabu (23/11/2016).

"Tiga paragraf inilah berdasarkan saksi ahli meyakinkan penyidik yang bsrsangkutan melanggar pasal 28 ayat 2 UU ITE. Yang di dalam kurung itu ditambahkan sendiri," ucap Awi.

Sehingga, kata dia, penyidik menilai BY melakukan penghasutan dan permusuhan. Ini menjadi salah satu alat bukti untuk menjerat BY sebagai tersangka.

"Tak ada dalam video yang pemilih Muslim dan bapak ibu itu. Sementara yang kami dapatkan yang buat pidana itu yah ini," katanya.

Untuk video yang diunggah, kata dia, video rekaman itu asli ucapan Ahok saat berbicara dihadapan masyarakat di Kepulauan Seribu, pada beberapa waktu lalu.

Namun, menurut dia, video ini telah dilakukan proses editing. Penyidik sudah mengklarifikasi kepada saksi-saksi, diketahui BY yang menulis di FB tersebut.

"Untuk video asli rekaman ini, kami sudah melakukan pemeriksaan video forensik, yang asli satu jam 40 menit. Hasil di ringan yang dipublis BY, selama durasi 30 detik diambil dari menit 00.24.16 sampai menit 00.24.45. Jadi berdasarkan analisa tak ada penambahan dan perubahan suara Ahok. Video itu utuh, tetapi dipotong jadi berdurasi 30 detik. Video asli," ujarnya.

5. Pengacara Buni Yani kecewa

Buni Yani, penggungah video Gubernur DKI Petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dijadikan tersangka menolak berita acara penangkapan oleh polisi.

Sehingga, dia belum ditahan oleh pihak kepolisian dan masih terus diperiksa.

Kuasa Hukum Buni Yani, Aldwin Rahadian mengatakan dalam pemeriksaan ada 27 pertanyaan dari penyidik.

Dimana didalamnya tidak sesuai dengan proses hukum.

"Hari ini saya tegaskan sangat kecewa dan sangat kaget dan ini prosesnya tidak fair Pak Buni Yani baru pertama kali dimintai sebagai saksi dan selalu kooperatif. Tiba-tiba proses di BAP belum juga selesai digelar baru mau mengajukan nama-nama saksi BAP juga belum rapi. Langsung keluar surat penangkapan," ucap Aldwin, Rabu (23/11/2016).

6. Surat penangkapan dinilai diskriminatif

Menurut Kuasa Hukum Buni Yani, Aldwin Rahadian surat penangkapan itu diskriminatif.

Sehingga, Buni Yani menolak menandatanganinya.

"Tapi beliau tidak mau menandatangani surat penangkapan sehingga akan dibuatkan berita acara penolakan karena hari ini lanjut pemeriksaan," ucapnya.

7. Minta doa dari masyarakat

Buni Yani sempat berpesan kepada masyarakat. Pesannya adalah memohon doa agar diberikan yang terbaik.

"Beliau barusan menitipkan pesan kepada masyarakat Mohon doanya dan beliau kaget tiba-tiba harus pada posisi keluar surat penangkapan yang otomatis tersangka," ucap Kuasa Hukum Buni Yani, Aldwin Rahadian.

Yang kedua kata dia, Buni ini sebetulnya tidak melakukan apa yang dituduhkan.

Padahal, pihaknya sudah sampaikan bukti-bukti bahwa bukan dia yang pertama kali mengupload.

"Mengapa tanggal 6 Oktober Mengupload ulang video yang berdurasi 30 detik yang diambil dari akun media NKRI sebelum itu banyak akun yang tanggal 5 lebih keras lebih provokatif," ucapnya.

"Tanggal 5 banyak yang kemudian meng caption juga lebih keras kenapa harus buni yani. Lebih dari 5 akun," pungkasnya.

Ini Poin-Poin yang Jadi Indikasi dan Gelagat Makar 212

"Urusan isu makar sudah dua minggu ini jadi obrolan oleh publik," cetusku dalam hati sambil membolak balik media cetak yang terbit hari ini.

Bahkan ada media yang memuat berita dengan judul besar "Indikasi Makar di Demo Akbar,"sambil mengutip ucapan Kapolri, Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Pemberitaan ini  adalah respons akan rencana demo 212.

"Kenapa jadi begini ya, negara kita", aku menarik napas.

Indikasi Makar

Diberitakan bahwa dalam rencana demonstrasi terkait dengan perkara penistaan agama oleh Basuki Tjahja Purnama, Kapolri membaca gelagat makar dalam poin sbb:

1. Pertemuan sejumlah tokoh nasional. Salah satunya di Hotel Balairung Matraman, Jakarta Timur, pada 9 November lalu, yang dihadiri Ketua Umum FPI Rizieq Shihab, Ratna Sarumpaet, Munarman, dan lainnya. Ratna dan Munarman mengelak membahas makar.

2. Demonstran pada 25 November diminta merangsek masuk dan menguasai gedung DPR.

3. Demonstran diminta membawa bambu runcing untuk melawan aparat.

4. Di media sosial, muncul ajakan menarik uang secara besar-besaran (rush money) di bank hingga menjelang demonstrasi 25 November.

"Apa yang sebenarnya sedang terjadi?" tanyaku tak henti dalam hati, apalagi selalu disinyalir ada aktor politik yang menungganginya tanpa pernah disebut siapa orangnya.

Ruang publik menjadi penuh sesak dengan keraguan dan saling duga siapakah sebenarnya yang telah membuat resah semua anak bangsa?

Semestinya hal ini tak boleh dibiarkan terus dalam ketidakpastian. Sebaliknya harus dijelaskan dan dituntaskan siapa sebenarnya aktor politik yang dituduhkan itu, agar ruang publik nyaman dan tak gaduh lagi.

Kuambil KUHP dan mempelajari, apa sebenarnya yang dimaksud dengan delik Makar itu, agar terang dan jernih pemahaman dan hatipun tentram.

Pidana Makar

Paling tidak ada beberapa pasal yang mengatur pidana makar di KUHP.

Pasal 104 KUHP yang mengatur rumusan Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden/Wakil Presiden diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup.

Pasal 106 KUHP dibunyikan rumusannya, Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun.

Pasal 107 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Pasal 107 ayat (2) KUHP menyatakan para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat (1), diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

"Ah, tak pantas lah tentunya cara makar ini untuk merebut kekuasaan." Akupun tak setuju. Karena aku yakin negara ini sudah punya mekanisme dan cara cara yang demokratis dengan siklus lima tahunan yang menjadi aturan main.

Untuk antisipasi gelagat makar itu, Polri dan TNI sudah siap mengamankan negeri ini. Dan memang itulah tugas dan kewajiban dua institusi negara kebanggaan kita seturut amanah undang-undang.

Apa Duduk Soalnya?

Isu tentang rencana kudeta atau makar ini menjadi trending topic, meminjam istilah media sosial, dan menarik perhatian seorang Presiden yang tengah menjabat, dan yang baru saja melakukan pertemuan dengan seorang mantan Presiden. Sontak nilai dan gemanya menjadi sangat berbeda.

Tentulah bisa dipahami barangkali informasi yang diterima Presiden diyakini benar dan karenanya harus diantisipasi. Salah satu caranya Presiden melakukan safari politik maraton berdialog dan berdiskusi untuk mencarikan jalan keluar yang elegan.

Sekalipun demikian rasa was was publik sampai saat ini masih belum punah setelah membaca berbagai statement bahwa jika ada keadaan darurat maka Presiden selaku Panglima Tertinggi TNI akan mengerahkan satuan-satuan khusus  untuk menindak "musuh negara".

"Sedemikian mencekamkah suasana kita sekarang?" pikirku lagi seraya berharap ada penjelasan cepat dan tuntas siapa yang akan melakukan makar itu dan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Bagaimanapun isu ini sudah menggelisahkan kalangan masyarakat.

Ada banyak pertanyaan yang harus dijawab terutama dampak dari isu makar yang tak kunjung berakhir ini. Satu diantaranya adalah terganggunya ekonomi rakyat.

Sudah menjadi hukum pasar, bila ada ketidakpastian bahkan kecemasan  bakal terjadinya krisis politik dan keamanan, pasar pun "nerveous" dan bereaksi negatif dan akhirnya menjadi sulit untuk  dikontrol. Kalau ekonomi jatuh, rakyat jugalah yang menjadi menjadi susah.

Di ruang publik juga muncul pertanyaan dan sinyalemen rencana makar ini dimainkan pihak luar, yang mencari keuntungannya sendiri atau kelompoknya. Benarkah?

Dengan sengaja menciptakan kekacauan atau "political chaos" untuk kemudian pihak itu mendapatkan keuntungan daripadanya. Sangat disayangkan, jika ini benar.

Pertanyaan lain pun muncul, "Memang negara mana yang mau berbuat seperti itu? Apa betul ada indikasi ke arah sana?"

Mari Jaga NKRI

Mari jaga NKRI. Mari merawat NKRI. Tak boleh ada makar. Jangan ada pihak manapun di negeri ini yang memimpikan untuk mendapatkan kekuasaan politik dengan cara merebutnya dari tangan yang sah. Sebab, semua anak bangsa telah berbulat hati untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan politik melalui cara-cara yang demokratis.

Ada pemilihan umum yang secara reguler diselenggarakan setiap 5 tahun. Itulah amanah konstitusi yang harus kita junjung tinggi dan lakukan.

Kalau ingin menjadi Presiden dan Wakil Presiden, ikutilah proses pemilihan umum. Jangan menjegal dan merebut dari pemilik sahnya di tengah jalan. Apalagi jika melalui makar.

Semua anak bangsa terutama rakyat kecil yang tidak selalu berdaya  sungguh memerlukan perlindungan, kejelasan dan kepastian. Rakyat telah memberikan mandatnya kepada para pemimpin dan wakil-wakilnya melalui Pemilu 2014 dan Pilkada-Pilkada yang telah diselenggarakan.

Saatnya para pemimpin menjalankan kewajibannya kepada rakyat dengan cara memberikan ketenangan, dan bukan sebaliknya menaburkan ketakutan.

Presiden secara moral dan politik wajib melakukan dan menjawabnya. Presidenlah yang paling bertanggung jawab atas apa yang terjadi dan tidak terjadi di negara ini. Adalah kewajiban Presiden untuk menenangkan rakyat terutama dalam isu ini, dan penting untuk menjelaskan situasi yang sebenarnya.

Begitulah harapanku terhadap Presiden Jokowi.

Negeri ini besar, indah dan luas lengkap dengan segala dinamikanya. Diperlukan “sinergy” yang tulus untuk memastikan “unity” sebagai basis kita bersama menjaga rumah besar Indonesia yang ber “integrity”.

Komunikasi yang cantik dengan semua anak bangsa adalah energi yang penting memastikan spirit membangun negeri secara berkesinambungan, dari Presiden pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ke Presiden ketujuh bagaikan tenunan NUSANTARA yang dibalutkan didalam tubuh bernama INDONESIA agar tetap terjaga utuh. (Oleh: Hinca IP Pandjaitan XIII)

Benarkah Meggie Diaz Hanya Dompleng Popularitas Tukul Arwana?

Gosip asmara Tukul Arwana dengan pedangdut Meggie Diaz terus bergulir bak pola panas. Publik bahkan semakin dibuat penasaran. Terlebih Tukul maupun Meggie tampaknya sengaja menutup-nutupi.

Gosip yang berembus belakangan menyebut, kemunculan Meggie Diaz sebagai teman dekat Tukul hanya rekayasa untuk menaikkan popularitas Meggie. Saat dikonfirmasi kepada pelawak Gogon, ia membantah dengan tegas.

"Saya kira enggak ada. Ini rekayasa atau settingan, enggak ada. Cuma enggak tau dalam hati dia (Meggie), bisa saja sambil menyelam minum airlah," kata Gogon.

Gogon sendiri melihat kedekatan Tukul dan Meggie benar adanya. Anggota Srimulat berjambul pirang itu meyakini Tukul punya hubungan khusus dengan Meggie Diaz.

"Cuma kalau pernikahan enggak. Saya enggak nyangkut-nyangkut pernikahan. Dia benar berhubungan, ada hubungan spesial, tapi soal nikah siri itu menurut saya justru tidak ada," kelit Gogon.

Clairine Clay, Selebgram yang Terkenal Dengan Sebutan Miss Meme Indonesia

Setidaknya label itu disematkan bukan sekedar mengada-ada. Clairine Clay disebut-sebut layak memperoleh gelar tersebut karena banyaknya meme yang ia buat di dunia maya.

Intip saja akun instagramnya @Clairineclay yang diikuti sekitar 480 ribuan orang. Di sana, ia mengunggah banyak meme-meme lucu dan kocak.

Belum lama ini, dara bernama asli Clairine Christabel ini kami temui di kawasan Karawaci, Tangerang. Clay baru saja selesai kuliah hari itu. Saat ini dirinya tengah duduk di semester empat di sebuah universitas swasta jurusan Desain Komunikasi Visual.

Sambil santai menyeruput segelas susu coklat dingin, Clay menuturkan awal mulanya ia bisa dikenal sebagai selebgram lewat meme yang ia buat.

"Itu awalnya cuma iseng. Dari setahun lalu kan meme itu udah hits, akhirnya aku iseng bikin-bikin sendiri," ujar Clay yang tampil casual dengan blouse hitam saat ditemui. Instagram bukan media pertama yang ia gunakan. Clay awalnya aktif di situs ask.fm. Dari cuma satu, ia akhirnya membuat sekitar delapan hingga sembilan meme.

"Dulu kan ada tuh meme yang tentang cewek diputusin cowok karena milih cewek lain yang lebih cantik. Nah aku awalnya bikin meme itu," urai cewek 20 tahun ini.

Dari delapan meme, namanya pun dikenal di dunia maya. Berbagai komentar lucu, bagus, unik yang ia terima termasuk dari mantan pacar membuatnya tergugah untuk membuat instagram khusus meme yang membuatnya populer.

"Mantan pacar bilang, bikinlah di instagram khusus meme. Dan ya udah, jadilah sampai sekarang. Udah ratusan meme yang aku buat di sana," tuturnya. Berikut foto-fotonya;

Kepercayaan Masyarakat Terhadap Petugas Pajak Memudar Karena OTT KPK?

Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap seorang pejabat di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tadi malam, berpotensi memudarkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap petugas pajak. Padahal, paska kasus Gayus Tambunan beberapa waktu silam, otoritas pajak tengah susah payah membangun kembali kepercayaan tersebut.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, kasus tersebut akan berpengaruh pada pendapat masyarakat terhadap otoritas pajak. Termasuk mengenai minat masyarakat untuk ikut program pengampunan pajak (tax amnesty). ‎Sebab persepsi pada korupsi bagi masyarakat Indonesia akan memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap pajak.

"Di Indonesia ada penelitian yang mengatakan, persepsi pada korupsi memengaruhi tingkat kepatuhan. Dan saya kira ini akan berpengaruh dari sisi kepercayaan publik," katanya.

Menurutnya, masyarakat akan ragu apakah jika ikut tax amnesty, dana yang mereka setorkan tidak akan disalahgunakan oleh oknum-oknum tersebut. Terlepas dari hal itu, Yustinus menganggap bahwa kasus tersebut juga perlu diperjelas apakah ada kaitan dengan program tax amnesty.

"‎Kalau terkait dengan kewenangan yang dimiliki yang bersangkutan, tentu ini ada kaitannya dengan amnesty. Karena begini, orang kalau sedang diperiksa kan harus membayar dulu. Supaya ikut amnesti harus bayar dulu. Nah ini, jangan sampai mengonfirmasi kalau ada ruang untuk itu. Jadi itu yang perlu diperjelas. Kita menunggu KPK latar belakang kasusnya apa," imbuh dia.

Yustinus menambahkan, kasus tersebut sejatinya juga bisa jadi pintu masuk bagi pemerintah untuk mensortir ulang atau bersih-bersih di lingkungan Ditjen Pajak. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani diminta segera melakukan pembersihan dan memperkuat komitmen reformasi perpajakan.

"Presiden dan Menkeu bisa manfaatkan ini untuk bersih-bersih dengan kriteria integritas, lalu melakukan seleksi ulang para pejabat yang ada, saya kira akan baik bagi institusi. Dan menunjukkan bahwa pemerintah tidak kompromi dengan hal ini," tandasnya.

Aksi 'Gelar Sajadah' di Bela Islam Jilid III, Suara Islam Pecah Sikapi Demo 212

Aksi "gelar sajadah" 2 Desember 2016. Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI merencakan aksi ini sebagai lanjutan demo "bela Islam" jilid II pada 4 November lalu dengan menutup Jalan Sudirman untuk menggelar shalat Jumat. Menurut Ketua Dewan Pembina GNPF-MUI yang juga imam besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab, aksi ini dilakukan lantaran Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak ditahan setelah polisi menetapkannya sebagai tersangka.

Tapi kata dia, aksi yang mendatang hanya shalat Jumat, istigasah, zikir, dan doa bersama. Jauh dari indikasi makar seperti dikhawatirkan Kapolri, Jenderal Tito Karnavian. Rizieq berjanji tidak akan mendatangai Istana dan Gedung DPR karena takut dicap sebagai dalang makar. Begitu, kata Sekjen MUI, Anwar Abbas, menceritakan ucapan Rizieq saat bertemu dengan pengurus MUI.

"Karena Istana dan DPR itu simbol negara, kalau ane ke sana bisa dicap makar," begitu kurang lebih ucapan Rizieq kepada Anwar Abbas.

MUI, menurut Anwar tidak melarang aksi yang dilakukan Rizieq dan kawan-kawan, dengan catatan tidak membawa-bawa atribut ulama di demo itu, sebab GNPF-MUI bukan merupakan bagian dari MUI. Secara tidak langsung MUI juga "mengharamkan" demo yang tujuannya hampir sama dengan demo 4 November yang itu memproses hukum Ahok. Bedanya, demo ini menuntut polisi menahan Ahok lantaran calon gubernur DKI Jakarta itu sudah ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama.

Dalam pandangan MUI, tuntutan umat Islam agar memproses hukum kasus Ahok sudah selesai karena Ahok sudah menjadi tersangka. Saat ini, desakan tidak perlu dilakukan dalam bentuk unjuk rasa besar-besaran, melainkan lobi, perundingan, musyawarah dengan memanfaatkan media massa sebagai penyampai pesan.

Senada dengan MUI, Muhammadiyah juga mengimbau warganya untuk tidak ikut dalam gelar sajadah "212" mendatang. Menurut Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas demonstrasi 2 Desember agendanya tidak jelas. "Sesuatu agenda yang tidak jelas itu untuk apa diikuti," kata Busro di Malang, Jawa Timur, kemarin.

Demo 2 Desember, juga dianggap tidak selaras dengan pesan unjuk rasa 4 November lalu lantaran polisi sudah menetapkan Ahok sebagai tersangka. Jika tetap dilaksanakan, demo ini juga terkesan mengintervensi proses hukum yang tengah berjalan di Kepolisian. Kendati, menurut Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, jika demo dituding mengarah ke upaya makar juga berlebihan karena dia yakin tidak ada niat umat Islam untuk melakukan makar.

Ormas lain yang juga beda pendapat dana memastikan tidak ikut dalam demo 2 Desember adalah Nahdlatul Ulama. Awal puasa dan lebaran boleh saja beda, tapi soal demo 2 Desember, NU sepakat Muhammadiyah. Sekjen PBNU, Helmy Faishal Zaini, mengimbau kepada warga NU untuk tidak berunjuk rasa atas perkara Ahok.

Kalau sudah suara dari ormas Islam mulai "pecah",  apakah demo 212 masih akan seriuh demo 411?